Bisa Kena Prank PKS, Nasib Solihin Bisa Seperti Anies

RN - PKS memang sulit ditebak. Sikap politiknya yang berubah-ubah membuat para kader dan pemilihnya bingung.

Pengamat Kebijakan Publik dan Politik, Akmal Fahmi menilai bahwa pencalonan Sholihin sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota belum aman, bahkan terancam tergusur di Pilkada Kota Bekasi 27 November 2024 nanti.

Terlebih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan memastikan dan mengumumkan gabung Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada 19 Agustus 2024.

BERITA TERKAIT :
Bagi-Bagi Duit Rp 500 Juta Ke RW Gak Rasional, Calon Wakil Wali Kota Bekasi Omon-Omon 

---

"Itu artinya Sholihin bisa kena ‘Prank’ seperti Anis Baswedan dan Edy Rahmayadi karena PKS mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta dan PKS mengusung Bobby Nasution di Pilgub Sumut,” kata Akmal Fahmi melalui rilisnya, Sabtu (17/8/2024).

Akmal yang merupakan eks Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP PB HMI) menegaskan, Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Sholihin masih hanya mendapat restu Presiden PKS Ahmad Syaikhu untuk mendampingi Heri Koswara sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.

"Politik itu mencair, bisa berubah-rubah dalam hitungan detik, yang tidak tejadi bisa terjadi dalam politik mengingat pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi pada 24-29 Agustus 2024 di KPU Kota Bekasi," kata Akmal.

Indikasi politik itu bisa berubah dalam hitungan detik, kata Akmal saat PKS mengumumkan secara resmi bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) hingga menjadi KIM Plus.

Itu artinya, sambungan Akmal, sembilan (9) Ketua Umum partai politik KIM pada Pilpres lalu akan menempatkan wakilnya maju Pilkada termasuk Pilkada Kota Bekasi.

“Heri Koswara (PKS) memilih Sholihin (PPP) bukan berdasarkan rekam jejak apalagi berdasarkan aspirasi masyarakat Kota Bekasi melainkan memanfaatkan materi secara finansial kepada Sholihin lantaran Sholihin bukan hanya sebagai anggota DPRD sekaligus memiliki beberapa bidang usaha besar di Bekasi,” ungkap Akmal.

Sinyal Sholihin terancam tergusur dari pencalonan, lanjut Akmal melihat Pilkada Jakarta dan Pilkada Kota Depok. Di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil (Golkar/KIM) dan Suswono (PKS/Plus), Pilkada Kota Depok, Imam Budi Hartono (PKS/Plus) dan Ririn Farabi Arafiq (Golkar/KIM).

“Sangat terbuka peluang besar sembilan (9) partai di KIM akan menempatkan wakilnya untuk mendampingi Heri Koswara, dan bukan Sholihin (PPP),” tegas Akmal.
Selain itu, Akmal juga menyesalkan PKS memilih akan bergabung dengan KIM. PKS saat ini partai pragmatis masuk dalam ruang ‘hitung-hitungan kekuasaan’.

“Pertama, banyak yang menyesalkan PKS meminta terkesan mengemis agar diajak masuk Pemerintah bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus,” sesal Akmal.
Sambungannya, Kedua, PKS menunjukan bukti bahwa ingin masuk pemerintahan Prabowo – Gibran dengan cara mengusung Bobby Nasution, padahal PKS bersuara sangat lantang mentang politik dinasti Jokowi.

“Sikap PKS iman politiknya telah berubah cepat yang dulu menempatkan diri pada kedudukan bagian dari suprastruktur politik. Saat ini telah menjadi alat dari kepentingan politik pemerintah. Rakyat yang semakin dijauhi PKS,” tandas Akmal Fahmi.