Bagi-Bagi Duit Rp 500 Juta Ke RW Gak Rasional, Calon Wakil Wali Kota Bekasi Omon-Omon 

RN - Janji calon Wakil Wali Kota Bekasi Sholihin dinilai tidak rasional. Forum Komunikasi Intelektual Muda (Forkim) menuding kalau Solihin cuma omon-omon.

Diketahui, Solihin berjanji akan memberikan dana hibah Rp 500 juta setiap RW yang ada di Kota Bekasi. Saat ini jumlah RW di Kota Bekasi mencapai 1.000 lebih.

Mulyadi, Ketua Forkim mengatakan  harusnya itu disuarakan dan diperjuangkan Sholihin ketika dia menjabat belasan tahun sebagai anggota DPRD Kota Bekasi, tapi hal itu sama sekali tidak pernah disuarakan.

BERITA TERKAIT :
RIDO Kalah Di-Survei Dengan Pram-Rano, KIM Plus Masih Mandek Akibat Janda Kaya

---

Jelekin M2 Dan Pepen, Herkos Seperti Pepatah Buruk Rupa Cermin Dibelah? 

---

“Kenapa ketika dia (Sholihin) menjabat Anggota DPRD Kota Bekasi tidak pernah bersuara mengusulkan atau memperjuangkan dana hibah diberikan Rp 500 juta ke setiap RW yang ada di Kota Bekasi? Kenapa baru sekarang?,” cetus Mulyadi dalam siaran pers-nya, Senin (26/8/2024).

Mulyadi mengatakan, janji politik dan keputusan yang diambil menandai antara ambisi politik dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tidak sikron.

Mulyadi menegaskan, pasangan Heri Koswara (PKS) dan Sholihin (PPP) puluhan tahun menjabat anggota DPRD, peran aktif dan sikap kritis keduanya tidak terlihat apalagi mau melaksanakan janji-janji politik di Pilkada 2024.

“Beberapa persoalan di Kota Bekasi seperti nasib pegawai PHL yang 6 bulan belum dibayar, penggusuran rumah di Pekayon belum diberikan haknya tidak terlihat batang hidung Heri Koswara dan Sholihin dalam memperjuangkan nasib masyarakat Kota Bekasi,” tegas Mulyadi.

Lanjut Mulyadi, bahwa janji-janji manis politik sering kali tidak sesuai dengan realitas keputusan yang diambil oleh para pemimpin. Ia menambahkan, bahwa kebijakan politik seringkali dibatasi oleh ambisi dalam APBD.

“Masyarakat tidak butuh visioner bualan paslon kepala daerah karena selalu ada jarak antara apa yang dijanjikan dan apa yang diputuskan," ujar dia.

Dalam konteks ini, Mulyadi menyatakan, bahwa sejak awal telah ada peringatan terkait hitungan yang dianggapnya tidak masuk akal dalam janji politik.

“terkait program dana hibah buat RW selain tidak rasional dalam kalkulasi anggaran, program pembangunan lainnya emang di korbankan? Selain itu mau membuat spiral korup di tingkat bawah?," tandas Mulyadi.