Tagline “Beresin Bekasi” Tidak Sesuai Rekam Jejak, Heri Koswara Cuma Cari Simpati

Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi 

 

Calon Kepala Daerah Kota Bekasi Heri Koswara tengah membual demi meraih angannya. Tagline “Beresin Bekasi” dinilai sebatas buaian guna meraih simpati.

BERITA TERKAIT :
Visi Misi Airin Lebih Klop Ke Prabowo, Sony Asal Jeplak Dan Gak Paham Banten?

---

Megawati Muncul Usai Jokowi Turun Di Jateng & Jakarta, Tuding Aparat Gak Netral

---

Jejak rekam selama lima periode menjadi anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuktikan fakta sebaliknya.

Tiga periode sebagai perwakilan rakyat di Kota Bekasi Herkos—panggilannya—tak mampu menggerakkan kadernya mendorong perubahan apapun. 

Tak terkecuali saat ia menjabat dewan Provinsi Jawa Barat (Jabar) di periode 2019-2024, belum nampak karya untuk masyarakat Kiota Bekasi alih-alih semakin berkembangnya yayasan miliknya.

Justru mencatat di era Herkos sebagai Ketua DPD PKS Kota Bekasi, salah satu kadernya mengembalikan gratifikasi sebesar Rp200 juta dalam kasus korupsi mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Entah acuh atau pura-pura lupa kasus itu, dalam debat antarkandidat tanpa sungkan pria 53 tahun ini berseloroh tentang ketidakberesan kebijakan wali kota sebelumnya dan mendorong perubahan.

Dua periode PKS menguasai parlemen, harusnya mampu mengimbangi eksekutif bila ada ketidak beresan. Anehnya justru program populis eks wali kota Rahmat Efendi sempat ditolak soal Jaminan Kesehatan Daerah (KS-NIK—red) oleh anggota legislatif dari PKS.

Fakta tersebut membuat sikap kritis pasangan nomor 1 ini sebatas gimmick dan sekadar isapan jempol. Ketidakbecusan kader PKS saat memimpin di tiga wilayah yakni, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok.

Kemampuan memimpin kader PKS di tiga daerah tersebut tak terlihat selain menyisakan masalah di akhir masa jabatan.

Sebagai contoh mangkraknya pembangunan Islamic Center Kabupaten Bekasi pada 2009 saat dipimpin kader PKS, Saduddin.

Anggaran fantastis Rp50 miliar serta tambahan Rp35 miliar pada 2012 justru terhenti, setelah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar, menemukan aroma korupsi berpotensi merugikan negara Rp8,9 miliar.

Sampai sekarang proyek terbengkalai dan cocok dijadikan tempat uji nyali film horor karena ketidakcakapan mereka memimpin,.

Setali tiga uang dengan kondisi di Kota Depok. Selama dipimpin PKS, tidak tampak perubahan berarti dirasakan masyarakat dan lagi-lagi berujung perkara.

Kala memimpin Kota Depok, mantan Presiden PKS Nur Mahmudi, malah terseret kasus korupsi pada kasus pelebaran Jalan Nangka Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok pada 2018 silam.

Sosok bersangkutan disangkakan menyelewengkan anggaran APBD sebesar Rp17 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp10,7 miliar.

Mirisnya, selama 20 tahun PKS menguasai Depok, Mul menyayangkan berkurangnya lahan hijau berganti beton bangunan tinggi.

Belum lagi persoalan pengangguran dimana menyentuh angka 38 persen dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Selain itu, persoalan kerukunan umat beragama juga sangat buruk. "Depok mendapat predikat sebagai kota paling intoleran, sebagaimana hasil  survei sebuah lembaga kajian dan penelitian.

Kota Bekasi, Rabu 6 November 2024.