Rabu,  13 November 2024

Era Prabowo Terbuka, Kini Kades Berani Curhat Soal Kemiskinan 

RN/NS
Era Prabowo Terbuka, Kini Kades Berani Curhat Soal Kemiskinan 
Ilustrasi

RN - Klaim Indonesia baik-baik saja ternyata di luar fakta. Kini para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mulai berani bicara. 

Para kepala desa atau kades mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.

Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat desa berkaitan dengan kemiskinan. Para kepala desa berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto benar-benar menaruh perhatian kepada masyarakat desa.

BERITA TERKAIT :
Ide Ngaco DPR, Pilkades Wajib Dapat Dukungan Partai 

Saat Jokowi menjadi Presiden, para kades itu tidak pernah bicara kemiskinan. Bahkan, banyak kades mengklaim kalau pemerintahan Jokowi baik-baik saja.

"Yang disampaikan satu desa satu industri, satu desa satu dokter, kemudian pendataan harus melibatkan di tingkat desa, yang pada akhirnya dieksekusi di tingkat desa, termasuk ada arus listrik di daerah-daerah pedalaman, termasuk sinyal," kata Ketua Apdesi Surtawijaya usai pertemuan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (8/11).

Dalam kesempatan itu, Budiman menerima semua aspirasi yang disampaikan para kepala daerah. Dia menaruh perhatian khusus kepada pendataan masyarakat miskin pedesaan yang tak melibatkan pemerintah desa.

Menurutnya, hal ini menjadi sumber masalah bantuan sosial tidak tepat sasaran. Dia berkata Presiden Prabowo Subianto ingin membenahi persoalan ini.

"Ini aspirasi-aspirasi yang memang menjadi perhatian Pak Presiden, kenapa badan dibentuk adalah untuk membantu mem-backup Kementerian-Kementerian supaya di dalam penyaluran bantuan sosial, program-program apapun tepat sasaranya," ujarnya.

Budiman mengatakan ada sejumlah aspirasi lain yang disampaikan, tetapi bukan ranah kerja BP Taskin. Misalnya, aspirasi penentuan batas desa yang tak jelas.

Ada pula aspirasi tentang program makan bergizi gratis agar melibatkan badan usaha milik desa (bumdes).

"Aspirasi-aspirasi ini tentu akan kita sampaikan, kita koordinasikan dan tentu saja kita juga akan berdiskusi dengan pimpinan lain dari BP Taskin," ujar Budiman.