Jumat,  21 February 2025

Reshuffle Menteri, Bahlil Yakin Kader Golkar Gak Kena Depak Prabowo 

RN/NS
Reshuffle Menteri, Bahlil Yakin Kader Golkar Gak Kena Depak Prabowo 
Bahlil Lahadalia.

RN - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia haikul yakin. Dia meyakini posisi para menteri dari Partai Golkar di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto aman.

Bahlil menegaskan Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai lainnya yang berada di dalam koalisi, untuk mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah.

"Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas dari kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa," kata Bahlil setelah memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2).

BERITA TERKAIT :
Reshuffle Jilid-1 Prabowo, Pratama Gak Jadi Dilantik Padahal Sudah Pakai Jas Dan Dasi 
Koalisi Parmanen Tidak Wajibkan Prabowo Gandeng Gibran Di Pilpres 2029

Menurut dia, kebijakan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga Partai Golkar tidak mencampuri dan melampaui batas kewenangan tersebut.

Dia menjelaskan Partai Golkar memiliki delapan menteri, tiga wakil menteri, dan satu Gubernur Lemhannas, di bawah Kabinet Merah Putih. Para pejabat itu, kata dia, merupakan pembantu Presiden yang harus menerjemahkan program dan arah kebijakan Presiden.

"Biarkan, jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

"Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2).

Sementara Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan Presiden RI Prabowo Subianto sebagai satu-satunya orang yang mengetahui waktu perombakan atau reshuffle kabinet. Itu terjadi karena reshuffle kabinet adalah hak prerogatifnya.

"Yang paling tahu soal reshuffle itu di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu," kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Jumat (7/2).

Hasan mengatakan pihak luar selama ini hanya bisa menerka-terka saja kapan presiden mau melakukan reshuffle lantaran tak memiliki info yang cukup.

"Kita tidak punya informasi soal itu. Itu betul-betul kewenangannya Presiden," kata dia.

Hasan juga mengatakan Prabowo selalu memberikan arahan dan pengingat kepada para anggota kabinet selama ini. Tujuannya supaya anggota kabinet betul-betul hanya bekerja demi kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, dia mengatakan Prabowo sudah menegaskan pihak yang tidak mau seirama akan mendapatkan evaluasi.

"Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang dibawa dalam rangka bekerja bersama Presiden Prabowo. Jadi ini peringatan yang berlaku umum," kata dia.

Hasan juga menegaskan kabar kabinet Prabowo sedang tidak baik-baik saja cuma framing semata. Ia menjelaskan Prabowo telah memberikan apresiasi kepada para anggota kabinetnya.

"Karena sudah menjalankan arahan-arahan Presiden, sudah bekerja dengan baik, dan itu tercermin dalam approval rating," kata dia.