.png)
RN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada para pejabat segera melapor harta kekayaan atau LHKPN. Hingga kini banyak pejabat Indonesia belum lapor.
Batas akhir yang semula dijadwalkan pada tanggal 31 Maret 2025, telah diundur menjadi tanggal 11 April 2025. Berdasarkan data base pelaporan LHKPN pada Kamis (20/3), KPK baru menerima 366.685 laporan, dari total 417.054 Wajib Lapor.
Sehingga masih terdapat 50.369 Penyelenggara Negara yang belum melaporkan harta kekayaannya.
BERITA TERKAIT :Wali Kota Depok Kangkangi Gubernur Jabar, Supian Suri Pembangkang Bin Abai?
Tim Jubir KPK, Budi Prasetyo menyatakan bahwa keputusan diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan efisiensi pelaporan, termasuk mempertimbangkan periode libur dan cuti bersama dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
"Periode libur ini dapat mempengaruhi kelancaran proses pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara," ujarnya.
Dengan pengunduran batas akhir ini, kata dia, diharapkan dapat memberikan kesempatan dan waktu yang cukup kepada seluruh penyelenggara negara untuk menyelesaikan proses pelaporan harta kekayaan periode 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, KPK berharap perpanjangan waktu pelaporan LHKPN ini juga mendorong para penyelenggara negara dalam melaporkannya secara patuh, baik patuh terkait ketepatan waktu pelaporan maupun patuh dalam kelengkapan dan kebenaran isiannya.
KPK juga mengimbau setiap pimpinan maupun satuan pengawas internal pada masing-masing institusi, baik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun BUMN/BUMD, agar ikut melakukan pengawasan dan memantau kepatuhan para penyelenggara negara di instansinya dalam pelaporan LHKPN ini.
"LHKPN menjadi bagian penting sebagai bentuk transparansi atas pelaporan harta kekayaan seorang penyelengara negara, yang merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi yang efektif," pungkasnya.
