RN - Operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Provinsi Riau tidak mengejutkan. Sejak dipimpin Gubernur Riau Abdul Wahid istilah uang fee sudah menjadi rahasia umum.
Beberapa pengusaha mengaku tarif fee bisa mencapai 10-20 persen. "Tinggi kalau kita kasih rugi dong, dan kualitas buruk pastinya," ungkap sumber yang namanya enggan disebutkan, Senin (3/11).
Diketahui, OTT KPK tersebut terkait proyek dinas PUPR. KPK menangkap 10 orang dan salah satunya adalah Gubernur Riau Abdul Wahid serta beberapa pejabat PUPR.
BERITA TERKAIT :Utang Kereta Cepat Dibayar Pakai APBN, AHY Bisa Dirujak Netizen Nih
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya fee proyek. Tapi Budi enggan menyebutkan secara rinci.
Kabar beredar OTT terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi soal pembangunan flyover di Riau.
"Nanti kami akan update ya terkait itu apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya. Karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini," kata Budi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/10/2025).
"Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya," sambungnya.
Dari hasil OTT, KPK menyita sejumlah uang yang juga menjadi barang bukti. "Nanti, kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu," ujar Budi.
