Pepen Dituding Gelembungkan Suara Golkar, Koalisi 01 Pecah di Bekasi?

RADAR NONSTOP - Walikota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen dituding koleganya di kolisi 01 intervensi dan gelembungkan suara Partai Golkar di Kota Patriot itu.

Penggelembungan suara partai berlambang pohon beringin di Bekasi diduga sangat masif. Modus Pepen melakukan dugaan penggelembungan suara melalui konsolidasi Camat dan PPK sebelum penghitungan suara.

“Kabarnya pak Wali tadi siang (20/4) mengumpulkan Camat dan PPK. Ya, saya tidak tahu tujuannya apa. Tapi yang saya dengar katanya diduga mau mengkondisikan penghitungan suara di PPK yang mulai hari ini berjalan di setiap PPK,” ungkap sumber yang juga saksi di PPK dan meminta namanya tidak disebutkan.

BERITA TERKAIT :
Golkar Sudah Disahkan Kemkum, Gugatan Ke Bahlil Tetap Jalan

---

Kena Masalah, Akun Tiktok Herkos Voters Dilaporkan ke Polres Kota Bekasi

---

Disebutkan dia, Permainan ini dilakukan secara masif yang disinyalir mengambil suara partai-partai menengah dan kecil. Untuk itu, saksi salah satu parpol ini meminta agar Bawaslu dan pihak terkait segera melakukan pengecekan dan investigasi atas dugaan permainan penghitungan suara bisa diungkap. 

“Saya berharap agar pak walikota tidak mengintervensi hasil pemungutan suara. Biarkan pemilu ini berjalan jujur dan adil. Kalau ada dugaan permainan ini, agar dihentikan karena bisa berdampak buruk bagi pemilu yang jurdil,” mintanya sembari mengaku sudah melaporkan dugaan ini ke Bawaslu Pusat, Sabtu (20/4).

Menanggapi hal itu, Henu Sunarko, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi tidak menepis dugaan itu. Karena menurutnya kondisi itu bisa saja dilakukan karena walikota adalah juga sebagai ketua DPD Partai Golkar. Namun demikian, Henu berharap itu tidak terjadi, katena bisa menyudutkan walikota. “Saya berharap tidak terjadi. Karena ini bisa jadi preseden buruk yang bisa merusak kredibilitas walikota,” tegasnya kepada RADAR NONSTOP (RAKYAT MERDEKA GROUP).

Henu pun meminta agar KPUD Kota Bekasi melalui PPK tidak melukai demokrasi dengan melakukan konspirasi dengan penguasa. Untuk membuktikan itu, Henu meminta agar dalam penghitungan suara, PPK membuka C1 Plano meski tidak ada permintaan dari saksi-saksi partai. 

“Itu penting agar membuktikan tidak ada intervensi dari siapapun. Karena C 1 Plano merupakan bukti otentik perolehan suara di TPS. Jadi sekali lagi, mari menghitung perolehan suara di PPK dengan dasar C1 Plano meski tidak ada komplain saksi atau masalah di forum penghitungan suara,” pungkasnya seraya mengingatkan.