.png)
RADAR NONSTOP - Sebanyak 326 petugas KPPS 2019 tewas. Rinciannya, 253 korban berasal dari jajaran KPU, 55 dari unsur Bawaslu, dan 18 personel Polri.
Anehnya, pemerintah, Bawaslu dan KPU terkesan tidak peduli dan menganggap hal itu biasa saja. Miris dengan kondisi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Minggu (28/4/2019) mengaku heran tidak ada yang bertanggungjawab atas banyaknya korban yang meninggal dunia dan jatuh sakit.
“Masihkah percaya bahwa semua baik-baik saja? Kita permisif terhadap nyawa manusia dan kita permisif kepada kegagalan yang dirayakankan sebagai sukses,” katanya.
BERITA TERKAIT :Pilkada Kota Bekasi Banyak Golput, KPU Dikasih Duit Rp 113 Miliar Tapi Gagal Sosialisasi
Civil Society Minta KPU Tidak Diintervensi Opini Liar Pasca Pilkada DKJ
Dijelaskan Fahri, dalam perang saja di mana-mana, jatuhnya korban setelah berminggu atau berbulan atau bertahun, sering menjadi alasan pemerintah diminta menghentikan perang atau bahkan pemerintah dijatuhkan.
“Ini bukan perang. Tapi ini hanya mengurus pencoblosan 1 menit, korban berjatuhan sampai ratusan. Ada apa?” ujar Anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu bertanya.
Lanjut Fahri, kita terpaksa melayani pikiran yang lemah, yang dangkal dan yang fatal. Bahkan, Tuhan dibawa untuk menaklukkan pikiran yang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
“Lalu negara meyakinkan kita dengan kata-kata, “Mereka pahlawan gugur dalam tugas mulia”. Dan kita harus diam. Seakan tanggungjawab selesai?” tanya inisiator Gerakan Arah Baru (GARBI) itu.
Untuk diketahui, jumlah 326 orang petugas yang meninggal dunia pasca pencoblosan Pemilu serentak, dari jajaran KPU sebanyak 253 masing-masing dari Sumatera sebanyak 44 orang petugas KPPS, Jawa 179, Bali-Nusa sebanyak 8 petugas KPPS, Kalimantan 11 orang, Sulawesi 9 orang serta Maluku dan Papua 2 orang petugas KPPS. Sedang dari Bawaslu sebanyak 55 orang dan jajaran Polri sebanyak 18 orang.
