Sabtu,  23 November 2024

Diluar Pemerintahan, Habib Aboe Sebut PKS Akan Jadi Oposisi Yang Bermartabat

Ninding
Diluar Pemerintahan, Habib Aboe Sebut PKS Akan Jadi Oposisi Yang Bermartabat

RADAR NONSTOP- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Aboebakar Alhabsyi menegaskan bahwa partainya akan menjadi Oposisi yang bermartabat.

“Oposisi bermartabat adalah sikap yang mewakili kepentingan rakyat untuk sejahtera dan adil. Bukan mewakili kelompok sendiri yang asal berbeda,” ujarnya dalam diskusi dialektika demokrasi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis ( 25/7/2019).

Ketua kelompok fraksi (Kapoksi) PKS di Komisi III DPR menambahkan, selama pemerintah menjalankan kebijakan sesuai kepentingan rakyat, Partainya pasti mendukung kebijakan tersebut. 

BERITA TERKAIT :
Dedi Mulyadi Sudah 71,5 Persen, Syaikhu Gak Laku Dan PKS Lagi Anjlok
RIDO Kalah Di-Survei Dengan Pram-Rano, KIM Plus Masih Mandek Akibat Janda Kaya

“Tapi, sebaliknya, kalau tidak sesuai kepentingan rakyat, Kamilah yang terdepan berteriak berhadapan dengan pemerintah,” tegasnya.

Ketua DPP PKS Wilda Kalimantan ini menilai bahwa Pemerintah Jokowi perlu sparing partner agar maksimal melayani rakyat.  “Kalau tidak ada lawan seimbang, pertandingan tentu tdk akan menarik,” imbuhnya.

Menurutnya, di negara yang menganut sistem demokrasi, kontrol terhadap pemerintah sangat diperlukan agar jalannya roda pemerintahan berjalan dengan baik.

“Sepeda itu bergerak kalau pedal kiri jalan turun ke bawah maka pedal kanan main juga, kalau dia berhenti maka akan jatuh sepeda itu, begitu juga dengan negara kalau ada kontrol maka akan berjalan baik dan kalau tidak maka akan berat nanti,” urainya.

“Oleh karena itu  PKS tidak terlalu memikirkan masalah posisi dan jabatan,  kita belajar PDI-P, dia sudah priode santai saja. Biasanya, oposisi sebentar yang bermartabat begini, biasanya tahun depan akan menang,” cetusnya.

Terkait dengan sikap partai Gerindra yang bertemu dengan elit partai yang notabene rival dalam pilpres lalu, Habib menilai hal itu merupakan keputusan dari Partai Gerindra sendiri bukan dari keputusan di koalisi adil dan makmur.

“BPN sudah selesai, selesai 28 Juni lalu dibubarkan, jadi udah nggak ada lagi koalisi dan silahkan  mengambil tindakan masing-masing,” tandasnya.

Namun demikian, sambung dia, langkah Gerindra yang melakukan berbagai pertemuan dengan bekas rivalnya di Pilpres 2019 memunculkan rasa tidak nyaman bagi sejumlah partai terutama partai yang selama ini mendukung Jokowi-Maruf Amin.

“Gerindra merapat ke Koalisi  itu akan ada yang merasa kurang nyaman. Takut gak kebagian gara-gara Gerindra masuk nanti ada yang kurang, ada yang takut kurang porsi,” pungkasnya seraya menyindir.