.png)
RADAR NONSTOP - Siapa pimpinan KPK paling tajir. Jawabnya adalah Firli Bahuri.
Jenderal Polisi ini memiliki harta 18 miliar. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), lima pimpinan baru KPK tersebut telah melaporkan harta kekayaannya di waktu yang berbeda-beda.
Yang pertama, Firli Buhari yang terpilih menjadi Ketua KPK terakhir kali menyetor LHKPN pada 29 Maret 2019. Total harta kekayaannya sebesar Rp 18.226.424.386. Rinciannya, 8 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 10.443.500.000. Kemudian 5 kendaraan dengan nilai Rp 632.500.000. Serta kas dan setara kas senilai Rp 7.150.424.386.
BERITA TERKAIT :Serangan Fajar Di Bengkulu Rp 50 Ribu, Di Jakarta Berapa Nih?
Sebut OTT KPK Kampungan, Resiko Politisi Lokal Jadi Anggota DPR
Kemudian, Alexander Marwata lahir di Klaten, Jawa Tengah, 26 Februari 1967. Alexander terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 27 Februari 2019. Berdasarkan LHKPN, Alexander memiliki total harta senilai Rp 4.968.145.287.
Rinciannya, 2 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 3.044.036.000 serta 5 kendaraan senilai Rp 414.500.000. Alexander juga memiliki harta bergerak lainnya Rp 172.550.000, surat berharga Rp 540.397.576, juga kas dan setara kas Rp 796.661.711. Selain itu, dia juga punya utang senilai Rp 1 miliar.
Lalu ada Lili Pintauli Siregar yang merupakan seorang advokat dan pernah menjadi Komisioner LPSK. Berdasarkan data LHKPN terbaru, kekayaan Lili tercatat sebesar Rp 781 juta. Kekayaan Lili didominasi tanah dan bangunan Rp 420 juta dan kendaraan Rp 356 juta.
Selanjutnya, Nurul Ghufron terakhir melaporkan LHKPN pada 23 April 2018. Total harta kekayaannya sebesar Rp 1.832.777.249. Rinciannya, 3 bidang tanah dan bangunan Rp 1.165.000.000, 2 kendaraan Rp 161.000.000, harta bergerak lainnya Rp 127.977.500, juga kas dan setara kas Rp 629.799.749. Dia juga punya utang Rp 251.000.000.
Yang terakhir Nawawi Pomolango yang adalah seorang hakim. Nawawi terakhir melaporkan LHKPN pada 26 Maret 2019. Total harta kekayaannya sebesar Rp 1.893.800.000. Riciannya, 3 bidang tanah dan bangunan Rp 1.250.000.000, 1 kendaraan Rp 300.000.000, harta bergerak lainnya Rp 28.800.000, kemudian kas dan setara Rp. 303.000.000, dan harta lainnya Rp 12.000.000.
