.png)
RADAR NONSTOP - Ratusan pelajar STM,SMK dan SMA mulai tampak bergerombol di berbagai tempat sebelum menuju Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).
Mereka berencana ikut turun ke jalan membela kepentingan rakyat menolak revisi berbagai undang - undang yang mengundang kontroversi di masyarakat.
Para pelajar itu berkumpul dengan mengunakan seragam sekolah dan ada yang mengaku sengaja untuk bolos.
BERITA TERKAIT :Demokrat Jakarta Aktif Komunikasi dengan Tokoh Potensial, Nih 7 Syarat Cagub yang Diinginkan
Viral Demo Duit Nasabah Bank BTN, Relawan Prabowo: Kita Rekomendasi Direksi Dipecat
"Kami sengaja bolos mau (ikut) aksi ke Jakarta menuntut keadilan dan membela rakyat," kata salah satu pelajar yang tak disebutkan namanya kepada Suara.com di kawasan Grand Depok City (GDC) Kecamatan Cilodong.
Ia mengaku sudah janjian dengan rekan-rekannya untuk mengikuti aksi di depan Gedung DPR RI siang ini. Untuk menuju depan gedung wakil rakyat di Senayan, para pelajar akan mengunakan truk omperangan.
"Ke sananya (DPR) naik apa ajalah, kereta atau truk yang penting nyampe," katanya.
Saat ditanya apakah ada seruan atau ajakan untuk pergi ke Jakarta mengikuti aksi tersebut, para pelajar ini kompak menjawab tidak ada ajakan dari siapa pun.
"Ini kesadaran kami masing-masing. Prihatin lihat di televisi mau ada demo, kita ikut sebagai solidaritas kami sebagai pelajar," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah mendapat laporan pengaduan terkait adanya 119 daftar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan turun ke jalan mengikuti aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019) ini. Sebanyak 119 daftar SMK tersebut tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan pihaknya mendapat laporan masyarakat terkait beredarnya poster-poster ajakan aksi demo besar pada 30 September 2019 pukul 13.00 WIB. Kemudian, sekitar pukul 08.00 WIB pihaknya pun menerima pengaduan terkait 119 daftar SMK yang diduga akan ikut dalam aksi demonstrasi.
"KPAI juga mendapatkan pengaduan melalui aplikasi WhasApp (WA) terkait 119 daftar SMK yang diduga berada di wilayah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten," kata Retno lewat keterangan tertulis yang diterima radarnonstop.co, Senin (30/9/2019).
