Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi Setuju Anggaran KS-NIK Diaudit

RADAR NONSTOP - Evi Mafriningsianti, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi dalam menyikapi Kartu Sehat Bekasi Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) menyatakan, setuju anggaran KS-NIK diaudit.

"Jumat nanti Insya Allah kita akan gelar rapat khusus di Komisi IV, karena beberapa hari ini kita baru Rapim untuk Pimpinan Komisi. Dalam waktu dekat ini akan ada beberapa program kerja yang menjadi prioritas kami terkait dengan permasalahan yang ada di Kota Bekasi, khususnya yang terkait dengan bidang Komisi IV, antara lain adalah KS. Namun, kita tetap mendukung dilakukannya audit anggaran KS-NIK," papar Evi anggota Fraksi PAN kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), Selasa (8/10).

Yang pasti, lanjut Evi, beberapa pihak rumah sakit yang menangani KS selama ini akan dipanggil pihaknya.

"Pertama kita akan melihat data sejauh mana pelayanan KS di situ. Kedua kita pengen tahu terkait pembayaran dan sebagainya, prosedurnya apakah sudah sesuai atau tidak di dalam proses pembelian obat dan penggunaan anggarannya. Artinya audit itu bersifat komprehensif, jadi tidak hanya anggaran saja tapi juga terkait prosedur, tata cara penggunaan, apakah sudah sesuai dengan regulasi aturan main yang ada di KS atau tidak," terang Evi.

Disinggung soal KS-NIK tidak memiliki atau menggunakan kwitansi dalam transaksi, Evi mengatakan, temuan ini akan dikroscek kembali, mudah-mudahan ada titik terang.

"Kenapa selama ini ada beberapa pihak khususnya rumah sakit minta evaluasi, karena sebanyak mungkin data akan kita kumpulkan untuk mencari titik permasalahan serta solusinya. Yang terpenting KS itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya warga Kota Bekasi. Apapun yang menjadi mitra kerja Komisi IV harus bisa bersinergi dengan baik sama kita," terangnya.

Ditanya layakkah KS-NIK untuk dipertahankan atau harus bergabung dengan BPJS karena saat ini hutang Pemkot Bekasi membengkak, baik dengan Puskesmas, RSUD, Dinkes bahkan beberapa Rumah Sakit Swasta, Evi menjawab, biar clear saja dulu.

"Clear dalam arti, terkait audit, si penyelenggara KS itu sejauh mana kendala yang ada saat ini dan sejauh mana penerimaannya terhadap pasien KS. Jujur, beban keuangan kita paling banyak ya dari KS-NIK. Namun, menurut saya KS-NIK harus tetap dilanjutkan tapi harus direview kembali termasuk prosedurnya, pembiayaan terlebih penggunaan anggarannya," ujarnya.