RADAR NONSTOP – Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, menanggapi santai pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ketum Gerindra Probowo Subianto. Menurut Jazuli, komunikasi politik itu wajar saja.
"PKS tidak pernah menutup diri dari komunikasi politik, apalagi untuk tujuan silaturahim kebangsaan. Bangsa ini tidak mungkin bisa dibangun sendirian, kita membutuhkan kerja sama atau gotong royong untuk kemaslahatan bangsa dan negara," ujar Jazuli dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Sabtu (12/10).
Meski demikian, lanjut Jazuli, komunikasi atau silaturahim antar elit politik tidak lantas harus dimaknai atau dilihat sebagai bagi-bagi kekuasaan.
BERITA TERKAIT :Sikap PDIP Terhadap Prabowo Beda, Adian Ngaku Akan Kritis, Puan Mendukung Tanpa Sodorkan Nama Menteri
Ogah Dicap Oportunis, PKS Ajukan Nama Menteri Dari Profesional
"Kita berharap kalau pimpinan negara dan elit politik bertemu itu bicara gagasan bagaimana mengatasi masalah fundamental bangsa seperti pelambatan ekonomi, utang yang kian menumpuk, solusi BPJS agar tidak naik, bencana kabut asap agar tidak terulang, mengatasi konflik dan separatisme, serta bicara bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum," ungkap Jazuli.
Dalam konteks itulah, menjawab pertanyaan media apakah PKS tidak tergoda untuk masuk pemerintahan? Anggota DPR Dapil Banten ini mengatakan dengan tegas akan lebih mantap dan objektif sikap PKS berada di luar pemerintahan.
“PKS akan lebih leluasa, terhormat, bermartabat, dan objektif dalam menawarkan perspektif dan alternatif solusi kebangsaan, jika tetap berada di luar pemerintahan. Oleh karena itu, Insya Allah PKS komitmen tetap berada di luar pemerintahan," tandas Jazuli.
"Kami ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal check and balances sesuai konstitusi. Lagipula, kami merasa tetap di Pemerintahan Republik Indonesia karena PKS punya kader-kader terbaik yang menjadi gubernur dan bupati/walikota. Di situ PKS hadir dan memberikan cinta dan pengabdian untuk Indonesia," sambungnya.