Urus Pemerintahan, Fraksi Demokrat Jadi Pimpinan Komisi I DPRD Kota Bekasi

YUD

Kamis, 24 Oktober 2019

Abdul Rozak

RADAR NONSTOP - Partai Demokrat berhasil merebut kursi Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi dalam Alat Kelengkapan Daerah (AKD) DPRD Kota Bekasi.

Beberapa agenda yang menjadi kajian partai pun dipastikan menjadi tugas awal dalam menata roda Pemerintahan Daerah lima tahun ke depan.

Dari selain banyak persoalan, Sekretaris Partai Demokrat, Abdul Rozak mengatakan, tugas mengemban amanah Partai untuk kemajuan Pemerintah memang menjadi ideologi. Bahkan, berlaku di semua Partai yang ada di Kota Bekasi.

"Hasil kesepakatan awal, bahwa Komisi I akan memfokuskan pada perizinan di Kota Bekasi. Saya menjadi ketua Komisi I memang. Sudah ada target awal, dan sebelumnya saya memang menargetkan untuk menjadi ketua komisi," ujarnya kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), Kamis (24/10).

Dalam raihan kursi Komisi, kata Jek sapaan akrabnya, Partainya memang tidak melakukan proses politik yang ekstrem, apalagi sampai pada proses yang disebut kesepakatan.

"Tidak ada proses politik yang tinggi. Saya, secara alami bisa berada di sini," imbuhnya.

Terkait perizinan di Kota Bekasi, lanjutnya, pihaknya melihat banyak persoalan.

"Hasil investigasi di lapangan jauh sebelum menjadi dewan bahwa persoalan perizinan baru bersifat rekomendasi, namun sudah dilakukan pembangunan," bebernya.

Saking banyaknya, dirinya enggan menyampaikan secara mendetail mana saja pembanguan yang nantinya akan menjadi prioritas dalam penindakan. Namun sudah dipastikan, bahwa menyelesaikan persoalan perizinan menjadi agenda awal bagi komisi I DPRD Kota Bekasi.

"Sangat banyak. Tahapannya, memang kita masih terkendala. Lantaran masih disibukkan dengan semua hal kedewanan. Tapi, untuk perizinan itu, menjadi skala prioritas kita. Sasarannya perizinan," bebernya.

Kajian saat ini, lanjutnya, hasil data yang masuk baru mencapai puluhan. Namun tidak menutup kemungkinan, jumlah bangunan yang bermasalah dengan perizinan berjumlah ratusan.

Ia tidak menampik, bahwa data untuk jumlah pembangunan tak berizin masih minim, karena masih berdasarkan laporan dari pengembang.

"Data belum ada kajian. Karena saya teliti, juga dalam hal ini," paparnya.

Dari hasil rapat pun, kata Rozak, semua partai yang ada di fraksi sudah sepakat bahwa persoalan itu adalah aspirasi yang dibawa dari masing- masing fraksi yang selanjutnya harus diselesaikan.

"Di Komisi I, semua sama. Tapi kita masih melihat situasi, dan dalam menjalankan tentunya akan disesuaikan dengan tahapan dan tupoksi kita," imbuhnya.