Akademisi: Dalam Konteks KS-NIK, Kenapa Defisit Anggaran Jadi Kambing Hitam?

RADAR NONSTOP - Akademisi, Tuti Sariningsih dengan tegas mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi jangan takut untuk dikritisi agar lebih baik lagi.

"Kita garis bawahi, kenapa saat ini Kartu Sehat Bekasi menjadi sorotan? Kenapa dalam konteks KS-NIK defisit anggaran menjadi Kambing Hitam? Kenapa KS yang disalahkan? Ini yang mestinya kita cermati bersama. Kita membuat kebijakan KS. Pertama, dengan adanya Otonomi Daerah, pemerataan pendapatan terhadap daerah-daerah menjadi kekuasaan atau kewenangan Daerah masing-masing," terang Mbak Uut - sapaan akrabnya pada acara Diskusi Publik terkait KS-NIK di Top Inc Cafe seraya bertanya, Jumat (25/10) malam.

Jadi, lanjut Mbak Uut, kebijakan-kebijakan Pemerintah yang memang pro Rakyat, Pro masyarakat ini yang harus didukung oleh para Anggota Dewan yang menjadi Wakil Rakyat.

"Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kadinkes, Tanti dan Bang Nico (Anggota DPRD Kota Bekasi) bahwa proses KS itu tidak semudah yang kita bayangkan. Namun sebagai akademisi di sini, bahwa kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat harus disupport. Hanya cara backupnya yang harus lebih diteliti. Kita perlu mencari solusi agar kebijakan ini, terkait program KS-NIK jauh lebih baik lagi," imbuhnya.

Namun dilain sisi, kata Mbak Uut, kebijakan publik terkait KS-NIK itu tidak berpihak. Jadi kalau tadi dikatakan ada orang Kemang Pratama masuk/berobat pakai KS-NIK, kebijakan tidak melihat kaya dan miskin. Kebijakan ini berlaku sama, mau susah mau senang, itu adalah kebijakan. Hanya dari masing-masing individu, mau memanfaatkan kebijakan tersebut atau tidak.

"Tapi yang pasti, KS ini sangat dibutuhkan oleh warga Kota Bekasi. Tinggal bagaimana para Anggota Dewan ini yang sudah panas ayo kita berikan semangat lebih panas agar terus dorong KS ini diberikan kepada warga Kota Bekasi. Kami sebagai Akademisi tentunya akan selalu mensupport," tegasnya.

Mbak Uut menghimbau agar Anggota Dewan sebagai Wakil Rakyat, penyelenggara Negara yang mana tugasnya wajib mencerdaskan anak bangsa dan menyehatkan warga Kota Bekasi khususnya.

"Untuk itu, kami para Akademisi, Anggota Dewan, Teman-teman Aktivis maupun para awak media insan pers menginginkan keterbukaan di dalam menggunakan anggaran APBD. Sebab, walau 0,1 persen tetap ada pertanggungjawabannya. Kalau tadi dengan sistem yang sudah dibangun, bahwa setiap warga dapat mengakses sebagai tanda kutip apakah mungkin dari pihak rumah sakit pasien KS diberikan obat generik tapi tagihan dibuat obat yang mahal," terangnya.

Mari, lanjutnya, bersama-sama baik Eksekutif maupun Legislatif yang katanya Auditor tadi tidak ada salahnya didalam transparasi penggunaan anggaran.

"Karena benar gak sih KS ini sebagai penyebab defisit pada Tahun Anggaran 2018 kemarin? Jangan ini disalahkan akhirnya masyarakat yang rugi. Jujur kami bangga menjadi Putri Bekasi dengan produk Pemerintah yang cukup berani mengambil kebijakan membuat kesehatan gratis untuk warga Kota Bekasi. Kita percayakan kepada Wakil-wakil kita yang ada di dewan didalam mengemban tugasnya," imbuh Mbak Uut.

Kebijakan Pemerintah, katanya, untuk hal-hal yang lain ini juga perlu kita soroti. "Jangan sampai kita terbelenggu hanya karena masalah KS namun yang lain tidak termonitor, seperti anggara buat TKK (Tenaga Kerja Kontrak), pembangunan vertikal, aset, dan lainnya. Ketika kita sibuk mengurusin KS ternyata kita kebobolan ditempat yang lain. Intinya, kita mendukung dilakukannya Audit Anggaran KS-NIK, secara independen," tegasnya.

BERITA TERKAIT :
Dosen Ngaku Korban Konten Porno Nagdu Ke PWI Kota Bekasi 

---

Ogah Hadir HUT Golkar, Darah Uu Gak 100 Persen Beringin Dan Gak Serius Maju Jadi Wali Kota Bekasi

---