RADAR NONSTOP - Sekretaris DPC PDIP Kota Bekasi, Ahmad Faisyal menghimbau agar Pemerintah Kota Bekasi tidak gelisah atas dorongan audit terhadap pelaksanaan penyelenggaraan KS-NIK yang digencarkan DPRD Kota Bekasi.
"Saya pikir demi kenyamanan transparansi yah perlu diaudit. Jika tidak ada penyimpangan kenapa harus takut diaudit," ujar Ahmad Faisyal, Senin (28/10) malam.
Dia mengatakan, langkah lebih lanjut yang akan dilakukan pihaknya adalah meminta data secara kolektif dari masing-masing anggota Fraksi PDIP, kemudian setelah digulirkan, akan diketahui sikap politik yang diambil.
"Harus dibahas lebih dalam lagi, karena saya belum memiliki data yang lebih akurat. Sejauh ini, masih person to person. Karena itu, saya kumpulkan dulu dari masing-masing anggota di fraksi dan konsultasi di partai dan selanjutnya nanti akan dirumuskan," paparnya.
Kendati begitu, politisi Fraksi PDIP yang baru menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bekasi periode 2019-2024 ini tidak membatasi opini tentang KS-NIK yang digulirkan anggotanya.
"Saya tidak akan membatasi teman-teman anggota dewan yang lain yang punya data terlebih dahulu. Tetapi, sebelum ada sikap dari partai, saya belum bisa komentar lebih jauh," pungkasnya.
Terpisah, Bagus Santoso, Ketua Forum Mahasiswa Bekasi (Formabes) dengan tegas mengatakan KS-NIK Kontra Produktif dengan BPJS.
"Sebab, dari segi perencanaan sudah tidak sesuai karena di anggaran KS-NIK angkanya meledak. Ini fakta, bukan retorika apalagi rekayasa kalau kita bicara gelontoran dana APBD untuk KS-NIK," tegas Bagus.
Seperti yang diketahui, dorongan dilakukan audit terhadap penyelenggaraan program KS sebelumnya gencar disuarakan dari berbagai kalangan. Baik akademisi, Pengamat Kebijakan Anggaran, jajaran Anggota Dewan Kalimalang hingga Tokoh Masyarakat dan Pemuda.
Hasto Yakin Kota Bekasi Bakal Direbut Kader PDIP, RIDHO Diyakini Menang Pilkada
Dosen Ngaku Korban Konten Porno Nagdu Ke PWI Kota Bekasi