.png)
RADAR NONSTOP - Arwis Sembiring Meliala, anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Demokrat turut menyatakan dukungannya atas dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) dalam menyikapi regulasi penggunaan anggaran KS-NIK.
"Kalau kita setuju saja dilakukannya audit anggaran Kartu Sehat Bekasi dan dibentuknya Panitia Khusus Dewan. Kita bukan benci sama KS, tapi karena pagu anggarannya banyak kebocoran-kebocoran yang terjadi setiap tahunnya. Kalau KS-NIK dihilangkan musuh kita rakyat. Tapi ini soal penggunaan anggaran," tegas Arwis kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group) saat ditemui diruang kerjanya, kemarin.
Kartu Sehat itu berbasis NIK, lanjut Arwis, kecuali dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang merupakan peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN dan iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
"Saat kita rapat di Banggar (Badan Anggaran), mereka saja para OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pada berbeda pendapat, saya bilang bagaimana kalian bertiga mau menguasai program, kalau kalian saja berbeda pendapat, diketawain nanti sama dunia. Saya bilang begitu," papar Arwis.
Arwis menambahkan, kalau masalah KS peruntukannya bagus, tapi kalau untuk pengeluaran kas daerah dan penggunaan anggarannya ini kan perlu didalami.
"Sekarang ini, ada daerah perbatasan seperti Jakarta pindah dia ke Bekasi untuk memanfaatkan KS dan dia dapat KS menjadi peserta. Mestinya, kalau dia sudah setahun punya KTP Bekasi baru dia bisa dapat kartu KS. Jangan baru 1, 2, 3 hari sudah dapat kartu KS. Tolong RT/RW, Lurah dan Camat juga dikritisi," tegas Arwis.
Disinggung soal adanya dana kapitasi yang merupakan pagu anggaran bantuan Pusat dan digunakan seolah-olah dibuat menjadi anggaran buat KS, lalu didalam kartu KS selain Kesehatan juga terdapat bantuan Pendidikan dan bantuan Sosial, namun seperti apa regulasi penggunaanya belum jelas, Arwis menjawab untuk itulah dibuatnya Pansus KS-NIK agar bisa dicari tahu semua itu serta mencari penyebab di mana terjadinya pembengkakan anggaran.
"Sekarang ini penggunaan anggarannya gak jelas yang faktanya mengalami defisit kurang lebih Rp 800 miliar. Kalau untung tentunya gak ada defisit, ini hutang di mana-mana," tegasnya.
Ambil contoh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), lanjut Arwis, sebenarnya PBB dinaikkan 100 persen itu setiap Pemerintah yang membebani kepada masyarakat, kenapa Eksekutif tidak bicara sama kita dulu, Legislatif? Inikan harusnya dilakukan, namum faktanya tidak dan ini sudah kita kritisi waktu di Banggar terkait PBB.
"Sebenarnya dan pada intinya, transparansi penggunaan anggaran itu harus jelas. Kita sudah meminta karena di DKI sudah loh. Jadi, kenapa kita meminta kepada eksekutif agar berikan kepada publik untuk dibuka dan dipaparkan supaya tidak ada lagi praduga, asumsi-asumsi yang negatif dikalangan publik. Dikatakan bukan defisit tapi turbulensi ya itu apa bedanya? Goreng pisang sama pisang goreng," paparnya.
Disinggung soal kapan akan dibentuknya Pansus KS-NIK? Arwis menjawab, itu tergantung kesepakatan para anggota dewan, Pimpinan dengan anggota.
Arwis pun berpesan, ke depan berikanlah Program KS ini benar-benar kepada warga yang tidak mampu, tapi karena pengawasaannya lemah, maka hal inilah yang mesti dilakukan pembenahan terlebih dalam penggunaan anggaran.
Soal Touring
Ditanya terkait para jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Lurah dan Camat diajak touring keluar Daerah sebelumnya ke China pada jam kerja, dengan tegas Arwis mengatakan sebenarnya itu salah dan tidak boleh.
"Touring itu sepanjang dibutuhkan Pemerintah tidak ada masalah. Namun jangan jam kerja. Emang tidak ada hari Sabtu-Minggu. Jangan dikebiri semua hak orang yang membuat pelayanan publik terbengkalai. Pemerintah Kota Bekasi harus mengutamakan pelayanan publik," pungkasnya.
Terkesan Diburu-Buru, Pembahasan Raperda RTRW Pesanan Sponsor?
Perkuat Organ Sayap, Demokrat DKI Sebut Siap Menangkan Pemilu 2024
Populer Berita
-
Arahan Prabowo Tak DianggapSudah Gak Corona Lagi, DPRD DKI Cari Tempat Rapat Yang Cihuy Bahas RAPBD 2025
