Dana KS-NIK 2020 Capai Rp 400 Miliar, DPRD Bekasi Minta Dievaluasi

RADAR NONSTOP - Pemkot Bekasi mengajukan anggaran untuk program Kartu Sehat (KS) NIK tahun 2020 mencapai Rp 400 miliar. Sementara anggaran untuk kesehatan secara keseluruhan mencapai Rp 1,3 triliun lebih.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang mengatakan, khusus untuk program KS-NIK harus dilakukan evaluasi jika ingin diteruskan.

“Anggaran untuk kesehatan di Kota Bekasi di tahun 2020 sesuai ajuan pemerintah mencapai Rp 1,3 trliun lebih. Dana tersebut sudah include di dalamnya alokasi untuk program KS-NIK mencapai Rp 400 miliar,” ungkap Nico, kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), Jumat (8/11).

Dikatakan, besaran alokasi anggaran bagi kesehatan tersebut, sebenarnya sudah sesuai dengan amanat undang-undang, yakni 20 persen dari jumlah APBD Kota Bekasi. Tetapi Nico menyoroti khusus untuk program KS-NIK dan hal tersebut sudah diusulkan ke fraksi-fraksi untuk di-hold.

“Kecuali anggaran untuk KS-NIK yang diperuntukkan guna bayar hutang maka tidak masalah. Tapi jika program tersebut mau dilanjutkan tentunya harus ada evaluasi dulu,” tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan ini saat ditemui di ruang kerjanya.

Dijelaskan, sejak tahun 2017 alokasi dana APBD untuk program KS-NIK sudah mencapai Rp 900 miliar lebih. Anggaran tersebut murni untuk KS di luar program kesehatan lainnya di Kota Bekasi.

Menurutnya, masih banyak fasilitas kesehatan di Bekasi membutuhkan perhatian seperti bangunan Puskesmas, kekurangan alat kesehatan dan lainnya. Masih banyak kebutuhan kesehatan lainnya lebih urgen harus menjadi perhatian tidak hanya KS-NIK.