Dugaan Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Karang Asih Akhirnya Masuk Bui

RADAR NONSTOP - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi membuat kejutan di Hari Anti Korupsi 2019, dengan menjebloskan mantan Kepala Desa Karang Asih, Cikarang Utara, Asep Mulyana ke penjara (Bui) atas dugaan korupsi dana desa.

Kasie Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Bekasi, Angga Dihelayaksa mengatakan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menetapkan mantan Kades Karang Asih, Cikarang Utara, Asep Mulyana atas dugaan penyalahgunaan APBDes tahun 2016.

"Sangkaan yang dihadapkan kepada tersangka yakni Pasal 2 dan 3 Pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Kerugian negara kurang lebih mencapai Rp 1 miliar dari APBDes senilai Rp 3 miliar," ungkapnya kepada para awak media, Senin (9/12).

Menurut Angga, hari ini Kejari Kabupaten Bekasi melakukan penahanan terhadap tersangka untuk 20 hari ke depan guna penyidikan lebih lanjut.

"Kalau terkait modus tidak efektif kalau saya bilang sekarang, nanti kita ikuti saja dalam fakta persidangan," kata dia.

Terkait penahanan mantan kades yang ditetapkan di hari anti korupsi, Angga menyakini kejaksaan bekerja secara profesional. Mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana proses ini berjalan dan tidak pandang bulu siapa pun yang melakukan kejahatan walaupun jangka waktu penyelesaiannya agak lama.

"Dalam menghitung kerugian ada beberapa instansi yang terlibat untuk menghitung keseluruhannya," terangnya.

Secara keseluruhan, kata Angga, tersangka ini berperan paling banyak. "Namun, apakah ada pihak lain yang terlibat nanti akan kita tunggu fakta persidangan seperti apa," Angga, menambahkan.

Soal hitungan kerugian, menurut Angga, berdasarkan pada hitungan BPKP. Dalam APBDes ini ada tiga mata anggaran, baik APBN, Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Bekasi.

"Dari total semua desa menerima Rp3 miliar," pungkasnya.

BERITA TERKAIT :
Geruduk Gedung KPK, Mahasiswa: Usut Dugaan Kasus Korupsi di Pemkab Bekasi!

---

Ketua Forum BPD: Kosongnya 3 Kursi Pucuk Pimpinan di Kabupaten Bekasi Pertama Kali Terjadi Sepanjang Sejarah Republika Ini

---