.png)
RADAR NONSTOP - Mobilisasi oknum TKK (Tenga Kerja Kontrak) partisan di aksi unjuk rasa ke DPRD Kota Bekasi dinilai sudah tidak etis atau songong. Hal itu ditegaskan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak, Selasa (17/12).
"Saya menilai oknum-oknum TKK yang partisan itu sudah songong. Masak TKK berhadapan dengan Ketua DPRD Kota Bekasi tidak sopan seperti itu," ucap Abdul Rozak dengan tegas.
Politisi asal Partai Demokrat tersebut juga menyebut Kepala Dinas Kepegawaian Pemkot Bekasi, Karto mandul dan tidak jelas sikapnya terhadap oknum TKK partisan tersebut.
"Dari demo Guru TKK, sampai demo KS NIK disinyalir ada pesanan terselubung, dan saya tidak percaya dengan Karto (Kepala BKD) soal sikap tegasnya," tandasnya.
Terpisah, Nicodemus Godjang Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI Perjuangan turut menyatakan bahwa Komisi I akan segera mengundang Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Kepala Dinas Pendidikan dan Asisten Daerah I dalam waktu dekat ini.
Pemanggilan tersebut karena BKPPD dinilai tidak bisa mengendalikan anak buahnya, yaitu Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang ikut demo turun ke jalan pada waktu jam kerja.
"Ya, kami sangat sayangkan. Padahal, pekan lalu komisi 1 sudah mengundang kepala BKPPD dan Disdik terkait GTK dan TKK dan kami masih menunggu respon TKK yang langgar aturan TKK. Dan Kamis besok komisi 1 kembali mengundang BKPPD agar benar-benar memberikan sanksi tegas TKK yang melakukan aksi demo di jam kerja,” ujar Nico dengan tegas.
Dosen Ngaku Korban Konten Porno Nagdu Ke PWI Kota Bekasi
Ogah Hadir HUT Golkar, Darah Uu Gak 100 Persen Beringin Dan Gak Serius Maju Jadi Wali Kota Bekasi
Populer Berita
-
Arahan Prabowo Tak DianggapSudah Gak Corona Lagi, DPRD DKI Cari Tempat Rapat Yang Cihuy Bahas RAPBD 2025
