.png)
RADAR NONSTOP - Kunjungan kerja yang dilakukan 106 anggota dewan setiap pekannya, selama 4 tahun terakhir ternyata rawan praktek 'joki'.
Sumber radarnonstop mengungkapkan, praktek joki itu dilakukan dengan mengirimkan orang lain (staff) untuk melaksanakan kunjungan kerja meski tidak dilakukan setiap pekan.
"Kedepan perlu ada pengawasan yang lebih ketat lah terhadap praktek-praktek perjokian seperti itu. Karena praktek perjokian sangat merugikan,"ujar salah satu sumber di lingkup anggota dewan, kemarin.
BERITA TERKAIT :KK Mau Disortir, Orang Jakarta Ogah Pindah KTP Karena Fasilitas Daerah Buruk
Sosialisasi Pildekot 2024-2029 Disebar, Begini Aturan Mainnya di DKI.!
Disinyalir, praktek perjokian dilakukan karena dewan pada periode 2014-2019 kepepet duit, karena membutuhkan biaya kampanye yang sangat besar di pileg mendatang.
Sejumlah caleg icumbent malah memprediksi, sedikitnya Rp. 2 miliar dibutuhkan untuk bisa memenuhi biaya kampanye 6 bulan kedepan.
"Saya kira kalau keberangkatan kunker ada isu dewan menggunakan joki, saya tidak tahu soal itu. Karena saya disaat melaksanakan kunker tidak pernah memikirkan orang lain," kilah anggota dewan PDIP, Jhony Siamnjuntak kepada radarnonstop, Selasa (2/10/2018).
Menurutnya, dewan disaat melaksanakan kunker cenderung memikirkan pemenuhan jadwal yang sudah diatur oleh sekwan. Jadwal itu, dewan harus menghadiri sejumkah agenda kunjungan kerja ke beberapa tempat di daerah, yang akan menjadi percontohan untuk di Jakarta. Tentunya, anggota dewan hanya akan terfokus pada kegiatan pribadi masing-masing."Silahkan cek sama yang lebih kompeten," tegasnya.
Lebih jauh, Jhony menjelaskan jika pembiayaan pencalegan pada 2019 memang membutuhkan dana besar. Namun, tidak serta merta membuat caleg incumbent gegabah. Diyakininya, meski pembiayaan kampanye akan besar, namun ada sejumlah faktor yang akan menunjang pencalegan, seperti kepedulian sosial yang dilakukan caleg bersangkutan.
"Jadi untuk biaya kampanye masih sangat relatif lah, tidak harus keluar biaya besar. Karena caleg pun ada yang tidak mengeluarkan biaya besar, tapi tetap dipilih oleh konsituennya karena memiliki nilai kebaikan di tengah masyarakat yang menjadi dapilnya," tegas Jhony Simanjuntak.
