Monopoli Pengisian Jabatan, Sekda Diisukan ‘Bagi-Bagi Kue’ SKPD Untuk Ahokers

RADAR NONSTOP - Menjelang pengisian 16 Kepala SKPD, kabar kurang sedap menimpa Sekda DKI Jakarta, Saefullah. Ia dikabarkan telah ‘mengatur’ beberapa jabatan strategis untuk pejabat Ahokers.

Imbasnya, hingga saat ini pejabat Ahokers tetap eksis dalam kabinet Anies. Terbukti pada pelantikan pejabat beberapa waktu lalu, pejabat Ahokers hanya geser tempat. Sebagian lainnya tetap tak bergeming diposisinya, seperti Isnawa Adji, Kadis Lingkungan Hidup).

Jargon lelang jabatan yang didengung-dengungkan oleh Anies Baswedan hanya formalitas belaka. Posisi Sekda sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemprov DKI, memudahkannya ‘bagi-bagi kue’.

Kabar kurang sedap ini dibernarkan oleh mantan relawan Anies-Sandi di Pilkada 2017 lalu. “Sekda selama ini diduga memonopoli pengisian jabatan-jabatan strategis di Pemprov DKI," kata Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad melalui keterangan elektroniknya, Rabu (3/10).

Syaiful mengungkapkan, sepatutnya dalam memilih pimpinan SKPD jangan karena faktor kedekatan atau like or dislike. “Harus diutamakan si calon pejabat yang profesional, akuntabel dan bersih dari praktik kotor korupsi," ujar Syaiful.

Syaiful juga berharap Saefullah tidak memanfaatkan kosongnya jabatan wakil gubernur DKI. “Pemilihan pimpinan SKPD memang kewenangan penuh gubernur. Tapi kalau sekda salah memberikan masukan ya bisa blunder," ucap Syaiful. 

Salah satu yang disorot Syaiful adalah kekosongan jabatan kepala Dinas Kesehatan (Dinkes). “Dinas Kesehatan ini kan bersentuhan dengan pelayanan publik.  Makanya jangan sampai salah memilih kepala dinas," tegas Syaiful.

Meski demikian, Syaiful menyakini apabila di internal Dinas Kesehatan masih ada PNS yang bersih dari KKN serta mampu memimpin dengan lebih baik. “Kalau yang dipilih dari internal maka dia bisa memutus mata rantai korupsi di sana," cetus Syaiful.

Dinas Dinkes DKI kembali menjadi sorotan publik soal dugaan praktik korupsi. Terbaru, pejabat Dinkes disinyalir mengeruk keuntungan lewat monopoli pengadaan alat kesehatan dan non alat kesehatan.

Syaiful Jihad meminta Gubernur DKI, Anies Baswedan melakukan pengawasn secara ketat dalam pengadaan alat kesehatan di lingkungan Dinkes DKI. 

Syaiful menilai, anggaran jumbo pengadaan alat kesehatan dimanfaatkan oleh oknum pejabat Dinkes DKI dan pihak ketiga mengeruk keuntungan dari pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, diduga terjadi monopoli satu perusahaan sebagai pemenangnya. 

Hal ini menurut mantan aktivis HMI Cabang Jakarta itu, berpotensi terjadi pengaturan pemenang. Dia mengakui, pengadaan barang ini seperti gula mengundang semut karena dinikmati calo dan pemain alat kesehatan. 

Diketahui,  jabatan yang akan dilelang diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, dan Kepala Dinas Kehutanan. 

Kemudian, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.