Pangkas Perijinan Solusi Ketahanan Energi

RADAR NONSTOP - Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas menargetkan Indonesia mampu menghasilkan satu juta barel minyak pada tahun 2030 mendatang.

Caranya, dengan menerapkan lima aspek transformasi, yaitu: Clear Vision, Smart Organization, One Door Service Policy, Commercialization dan Digitalization.

Begitu dikatakan Lead eksternal SKK Migas, Bambang Dwi Djanuarto, saat diskusi dengan tema ‘Tantangan Ekspolarasi Migas Untuk Ketahanan Energi Berkelanjutan’ di Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2020).

BERITA TERKAIT :
Pemprov DKI Gencar Gaungkan Anti Korupsi, Coba Dong Audit Kekayaan Pejabat CKTRP?

---

Gaduh Kerjasama PD Migas Seret Nama Mantan Wali Kota, Apung Klaim Setor PAD Rp 8 M

---

" SKK Migas juga merancang empat strategi utama untuk meningkatkan produksi sekaligus memenuhi kebutuhan domestik,” tegasnya.

SKK Kata Dwi, pertama akan  mempertahankan tingkat produksi existing. Kedua, akselerasi transformasi sumber daya menjadi cadangan migas. 

Ketiga mempercepat pelaksanaan enchaced oil recovery (EOR). Keempat, mendorong kegiatan eksplorasi yang masif.

Dengan lima aspek transformasi dan empat strategi itu menjadi bukti bahwa Indonesia masih memiliki potensi sumber daya 80 miliar barel minyak dan 363 triliun kaki kubik gas.

Sementara itu, Direktur IMES  Erwin Usman, mengatakan kedaulatan energi harus menjadi hal yang penting.

"Tidak boleh ada hambatan dalam eksplorasi migas. Biar target 1 juta tercapai dan ada juga ketahanan energi dari gas," ucap Erwin.

Di tempat sama Direktur ILRINS, Jefry Silalahi mengatakan target lifting migas harus realistis. Dirinya mendukung ketahanan energi.

Sementara itu. Akhmad Yuslizar Direktur Institut Kajian Jakarta nenegaskan bahwa sudah seharusnya kebijakan one door service policy dilakukan sejak bertahun tahun lalu.  

Namun, meski baru diputuskan akhir Januari itu lebih baik daripada tidak sama sekali.

"Ada banyak persoalan di era lalu. Carut marut birokrasi, perijinan ganda, kebijakan investasi di daerah yang  bertentangan dengan iklim investasi. Semuanya menghambat ketahanan energi. Sekarang lewat perijinan satu pintu kita berharap iklim investasi membaik, target lifting migas tercapai," kata Yos sapaan akrabnya dalam diskusi Demi Ketahanan Energi Perijinan Satu Pintu Dipercepat.

Yos juga mengungkap bahwa di era sebelum pemerintah Jokowi, satu perijinan eksplorasi migas bisa mencapai 300 an perijinan. Saat ini Jokowi sudah memangkas 173 perijinan.

"Itu pun masih banyak sisanya. Masih ada 100 an yang harus dipangkas lagi," tandas Yos.

Dahulu, tambah Yos , adsa 5000 ijin pertahun yang memakan 600.000 lembar dokumen persyaratan melalui 17 instansi penerbit. Perijinan itu mencakup ijin dan non ijin.