Aep Saepulrohman: Bupati Bekasi Harus Konkrit Anggarkan Penanganan Covid-19

RADAR NONSTOP - Imbauan pemerintah agar masyarakat diam di rumah (Stay at Home) sebagai upaya untuk mengantisipasi menyebarnya Covid-19, ternyata dampak sosial yang dirasakan masyarakat sangat luar biasa.

Demikian dikatakan Dewan Pembina Pusat Majelis Taklim At-Tauhidiyah Sitohibul Masyhad, Kampung Rengasbandung Asem, Kecamatan Kedung Waringin, Aep Saepulrohman kepada awak media di kediamannya.

Menurut dia, pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, harus membuat rumusan yang pararel sampai ke bawah untuk mencari solusi agar tidak terjadi gejolak.

"Artinya, ketika ada imbauan masyarakat tidak boleh keluar rumah, tentu harus dipikirkan dengan langkah konkrit. Misalnya, Presiden Joko Widodo telah menggeser anggaran kegiatan pembangunan untuk penanganan Covid-19. Harusnya langkah Presiden Jokowi ini diikuti juga oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,' katanya.

Aep menambahkan, kejadian pandemi Covid-19 ini sudah masif, sehingga wajar kalau ada anggaran yang digeser untuk kepentingan masyarakat kurang mampu atau pekerja harian.

"Di Kabupaten Bekasi, contohnya, ada berapa ribu kepala keluarga (KK) yang kurang mampu. Selanjutnya, dianggarkan satu KK berapa," ujarnya.

Dengan demikian, Aep berujar, anggaran ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu atau yang berpenghasilan harian. 

"Jangan hanya sekedar imbauan saja masyarakat tidak boleh keluar rumah. Mau makan apa mereka," ucapnya.

Mantan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi ini melihat,  penanganan pandemi Covid-19 masih bias. Contohnya, dari hal kecil, seperti penyemprotan.

Menurut Aep, penyemprotan harus dilakukan secara masif. "Faktanya masih belum terlihat. Satu desa, paling hanya dua titik. Itu pun anggarannya dari gotong royong warga, mulai dari membeli obat sampai menyewa alat penyemprotannya," ketusnya.

Makanya, kata Aep, Bupati Bekasi harus konkrit menganggarkan untuk penanganan pandemi Covid-19 ini. Terutama kebutuhan pokok, per kapita berapa rupiah sehari. 

"Pemkab Bekasi harus merealisasikan anggaran ini secepatnya," pinta dia.

Aep meyakini dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 7 triliun tersebut, Kabupaten Bekasi tidak akan kekurangan anggaran. 

"Yang penting penyalurannya benar dan tidak dikorupsi," tandasnya.