Warga Desa Sriamur Tambun Utara Desak Pemerintah Transparan Atas Bantuan Covid-19

RADAR NONSTOP - Untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona atau Pandemi Covid-19, Pemerintah mengeluarkan imbauan agar masyarakat tetap tinggal di rumah (Stay At Home).

Kemudian diikuti dengan rencana gelontoran bantuan untuk masyarakat terdampak Pandemi Covid-19.

Namun kenyataannya, seperti yang dialami masyarakat Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Bantuan yang dijanjikan tersebut tak kunjung diterima hingga kini.

"Bantuan Covid-19 akan sangat berarti bagi masyarakat. Namun hal tersebut hanyalah janji Pemerintah Desa Sriamur yang tak kunjung terealisasi, padahal masyarakat sudah diminta untuk mengumpulkan Kartu Keluarga," ujar Tokoh Pemuda Desa Sriamur, Asep Apriyanto kepada radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group), Rabu (22/4/2020). 

Asep mengaku dirinya tak mampu menutup rasa kekecewaannya terhadap Aparatur Desa Sriamur yang dinilainya tidak transparan dalam menangani penyaluran bantuan Covid-19 dari pemerintah pusat.

"Daftar nama para penerima bantuan harus dipasang di mading Kantor Desa Sriamur, lengkap dengan sumber dananya," paparnya.

Transparansi tersebut menurut Asep, bertujuan untuk menjaga kondusifitas di kalangan masyarakat desa yang harap-harap cemas menanti realisasi bantuan Covid-19 dari Pemerintah.

"Untuk menghindari kericuhan di tengah masyarakat, penyaluran bantuan tersebut harus transparan, agar masyarakat mengerti dan mengetahui dengan jelas," ujar Asep.

Asep mengungkapkan Pemerintah setempat hingga saat ini tak kunjung turun ke masyarakat Desa Sriamur Tambun Utara. 

Menurut pemuda putra asli Desa Sriamur, bantuan dana Covid 19 ini sangat berarti bagi masyarakat Desa Sriamur yang sudah dimintai Kartu Keluarga (KK), namun kenyataannya, hanya sebuah angin janji-janji dengan Pemerintah Desa Sriamur.

"Jujur kami sangat kecewa dalam penanganan batuan Covid 19 ini. Pemerintah Desa Sriamur harus transparan dalam memberikan bantuan Covid-19 ini dengan dipasang mading nama-namanya yang menerima bantuan tersebut. Dan dari setiap sumber dananya misalnya bantuan covid dari provinsi dibantu sebanyak 1000 (Kartu Keluarga), dana Desa/add 30% sudah mengkaper 800 KK dan lainnya agar masyarakat mengetahui dan mengerti agar tidak menjadi ricuh dikalangan masyarakat banyak," pungkasnya.