Jalani PSBB, DPRD Kota Bekasi Kecewa Dengan Dishub DKI Jakarta

RADAR NONSTOP - Pemerintah Kota Bekasi sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Rabu (15/4/2020) lalu. 

Sebanyak 32 titik akses perbatasan yang dijaga petugas gabungan saat pemberlakuan PSBB Kota Bekasi.

Titik perbatasan itu meliputi jalan akses utama, akses transportasi seperti terminal bus dan stasiun, serta jalan alternatif menuju perbatasan. 

Namun ada hal yang aneh di chek point perbatasan Jalan Harapan Indah yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi KM 27 (Elang Bondol) yang tidak adanya kerjasama dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan Kota Bekasi.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim mengaku kecewa karena tidak adanya Koordinasi antara Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi dengan Dishub DKI Jakarta saat pelaksanaan pembelakuan PSBB di wilayah perbatasan.

"Bagaimana kita bisa menanggulangi pencegahan Covid-19, kalau Dishub DKI tidak pro aktif dan mau bekerjasama" ungkap Arif politisi asal Fraksi PDI Perjuangan tersebut saat sidak PSBB di Jalan Raya Bekasi Harapan Indah Kamis (23/4).

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Dadang Ginanjar. Dikatakan, seharusnya ini adalah sudah menjadi tugas Dushub DKI.
Menurutnya, pemberlakuan PSBB, DKI lah yang pertama kali melakukan, jadi mereka seharus menjalankan fungsi tugasnya. 

"Pelaksanaan sudah berjalan. Dari 32 titik ada 14 yang bersinggungan dengan DKI jadi diharapkan agar bersinergi, kami mohon DKI harus hadir bersama di perbatasan, seperti kita lihat sekarang,  kenapa petugas dari DKI tidak ada. Tidak adanya sinergitas untuk mengantisipasi pencegahan penyebaran Covid- 19. Ini bukan persoalan Bekasi tapi Jakarta juga, saya berharap ini menjadi evaluasi Dishub DKI Jakarta," ungkap Dadang Ginanjar.