.png)
RADAR NONSTOP - Alokasi anggaran penanganan Covid-19 di Jakarta diperkirakan membutuhkan sekitar Rp5 triliun.
Pemprov DKI dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, tengah membahas prihal rencana penambahan uang untuk penanganan Covid -19 di Ibu Kota
Wakil Ketua Banggar DPRD DKI, Mohamad Taufik mengungkapkan, untuk menutup kekurangan itu pemprov dan dewan berencana memangkas atau menghentikan sementara beberapa proyek infrastruktur.
BERITA TERKAIT :Rakyat Menderita Saat Corona, Koruptor Malah Beli Pabrik Air Minum Di Bogor
Seminar Dan FGD Bakal Dipangkas, Prabowo Minta Menteri Kurangi Omon-Omon
Misalnya, proyek underpass, flyover, pembangunan rusun, dan infrastruktur lainnya kemungkinan akan ada pemotongan.
Tiga flyover tersebut tersebar di Tanjung Barang dan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, serta Cakung, Jakarta Timur. Sedangkan, untuk underpass di kawasan Senen, Jakarta Pusat. “Anggarannya multiyears. Kalau ditotal, sekitar Rp500 miliaran," ucap Taufik
Sementara itu, untuk untuk pembangunan rusun sekitar Rp1,1 triliun untuk pembangunan 10 rusun. Total ada 26 tower dari seluruh rusun yang akan dibangun Pemprov KDI. Sedangkan, untuk huniannya mencapai 5.835 unit.
“Pemangkasan atau penghentian sementara proyek sedang dibahas. Pastinya, akan ada pemotongan atau penghentian semenatara. Berapa jumlahnya? Masih akan dibahas,” bebernya. “Pemprov DKI, juga harus memikirkan dampak Covid-19 dan sesudah Covid-19,’’ lanjutnya.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 10,77 triliun untuk penanganan Covid-19. Anggaran itu digunakan untuk tiga hal, yakni penanganan bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi.
Dari total Rp 10,77 triliun, anggaran paling banyak dialokasikan untuk jaring pengaman sosial.
"Anggaran untuk jaring pengaman sosial Rp 7,6 triliun," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto, Rabu (29/4/2020).
Sementara untuk anggaran penanganan bidang kesehatan, kata Ardian, sebesar Rp 2,67 triliun. Sisanya digunakan untuk mengatasi dampak ekonomi akibat Covid-19. “Untuk dampak ekonomi Rp 500 miliar," kata Ardian.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya meminta pemerintah daerah memperbanyak anggaran jaring pengaman sosial agar masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu tetap terjamin hidupnya di tengah pandemi Covid-19.
Tito berujar, Covid-19 tak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada aspek sosial.
Pemprov DKI diminta serius menyiapkan jaring pengaman sosial agar tak menimbulkan permasalahan baru di masyarakat.
"Anggaran bisa direalokasi untuk jaring pengaman sosial. Sebab, banyak masyarakat yang terpukul, terutama yang kurang mampu," kata Tito melalui keterangan tertulis, Kamis (9/4/2020).
