.png)
RADAR NONSTOP - Jumlah pemudik yang diam-diam mudik tercatat ada 1,8 juta orang. Daru jumlah ini terbanyak dari pulau Jawa seperti Jateng dan Jatim.
Mereka umumnya menuju Jakarta. Selain itu kawasan Bekasi dan Tangerang juga marak. Dari pantauan di Stasiun Gambir dan Senen serta Tanah Abang, gelombang arus balik masih ramai.
Mereka dicek oleh petugas soal surat izin keluar masuk atau SIKM. "Saya dicek SIKM," tegas penumpang KA tujuan Semarang-Jakarta di Stasiun Gambir, Kamis (28/5) malam.
BERITA TERKAIT :Rakyat Menderita Saat Corona, Koruptor Malah Beli Pabrik Air Minum Di Bogor
Corona Marak Lagi Di Singapura, Bikin Parno Aja Tuh Virus
Penumpang yang tidak ada SIKM bakal dikarantina di GOR Jalan Tanah Abang I, Jakarta Pusat.
Seperti diberitakan, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo membenarkan ada sekitar 1,8 juta orang telah mudik dari wilayah Jabodetabek.
Syafrin menyebut pihaknya tengah melakukan langkah antisipasi kembalinya pemudik tersebut ke Jakarta.
"Saat ini jika dijumlahkan dengan jumlah orang yang menggunakan angkutan umum di Jabodetabek, maka total yang sudah keluar saat ini sebanyak lebih-kurang 1,7 sampai 1,8 juta orang. Ini yang harus kita antisipasi pada saat arus balik saat ini," kata Syafrin melalui siaran langsung dari kanal YouTube BNPB, Kamis (28/5/2020).
Syafrin mengatakan pemerintah telah memberlakukan larangan mudik. Karena itulah, kata Syafrin, masyarakat yang sudah terlanjur mudik tidak mudah untuk kembali ke Jakarta.
"Sebenarnya sejak awal ini sudah disampaikan oleh Pak Gubernur Anies bahwa sebaiknya karena Jakarta, Jabodetabek sebagai episentrum COVID-19, maka warga yang sudah ada di Jabodetabek jangan mudik dulu karena jika Anda mudik belum tentu Anda dengan sangat mudah masuk kembali ke Jabodetabek," ujarnya.
Syafrin menyebut pihaknya saat ini tengah menyeleksi siapa saja yang diperbolehkan masuk dengan surat izin keluar-masuk (SIKM). Dia mengatakan proses seleksi ini dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang keluar-masuk Jabodetabek.
"Oleh sebab itu, melalui peraturan Gubernur Nomor 47 ini diatur yang akan masuk itu wajib memiliki surat izin keluar masuk Jabodetabek. Jadi mereka harus mengajukan izin, kemudian tentu ada prasyaratnya, kemudian kegiatan yang mana saja yang diperbolehkan siapa yang boleh masuk ini akan mendapatkan izin," katanya.
"Kemudian melalui penyekatan di area Jabodetabek kita akan melakukan seleksi, siapa yang memiliki izin keluar-masuk dia yang boleh masuk," sambungnya.
Lebih lanjut Syafrin mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pengawasan berlapis bersama TNI-Polri di beberapa penyekatan. Pengawas berlapis itu juga dilakukan di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
"Kemudian yang tidak kita akan putar balik dan alhamdulillah bersama-sama dengan TNI-Polri maka penyekatan itu sudah dimulai sejak awal keberangkatan masyarakat. Jadi mulai dari Jawa Timur rekan-rekan Polda dan TNI di Jawa Timur, begitu juga di DIY Jawa Tengah, Jawa Barat ini sudah melakukan pendekatan sepanjang jalan, sehingga begitu masuk Jabodetabek ini sudah terseleksi sudah berlapis pengawasannya," katanya.
