Rapat DPRD Dengan Disdik Kota Bekasi, Sepakat 25 Persen Jalur Afirmasi

RADAR NONSTOP - Para siswa tidak mampu Kota Bekasi bisa sekolah di SMP Negeri melalui jalur afirmasi sebanyak 25 persen.

Hal tersebut menjadi salah satu poin kesepakatan dalam rapat antara Komisi IV DPRD dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Kamis (4/6/2020) di gedung DPRD Kota Bekasi.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi Hj Evi Mafriningsianti membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi media.

BERITA TERKAIT :
Dosen Ngaku Korban Konten Porno Nagdu Ke PWI Kota Bekasi 

---

Ogah Hadir HUT Golkar, Darah Uu Gak 100 Persen Beringin Dan Gak Serius Maju Jadi Wali Kota Bekasi

---

"Iya, salah satunya keputusan 25 persen jalur afirmasi untuk siswa tak mampu. Kita Komisi IV awalnya mengusulkan 20 persen berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tapi alhamdulillah disepakati dengan Disdik naik menjadi 25 persen. Kita akan kawal yang 25 persen ini terutama akibat dampak dari pandemi Covid 19 saat ini," ucapnya, Kamis (4/6/2020). 

Politisi asal PAN ini juga menjelaskan, rapat tersebut mengagendakan terkait kesiapan teknis PPDB. Dalam rapat tadi juga menghadirkan pihak Telkom sebagai penyedia sistem PPDB from home.

"Agendanya memang membahas teknis PPDB termasuk kesiapan Telkom sebagai penyedia sistemnya. Makanya dihadirkan pihak Telkomnya," ujarnya.

Hj. Evi menambahkan, untuk Jalur zonasi kuotanya sebanyak 50 persen. Sedangkan untuk yang perpindahan tugas diberi kuota sebanyak 3 persen dan kuota anak guru juga diberikan sebesar 2 persen jadi total 5 persen

"Untuk jatah anak guru dan pindah tugas, totalnya 5 persen. Sedangkan Jalur Prestasi harus menunjukan SKNRR (surat keterangan nilai Rata-rata Raport) dengan kuota sebesar 18 persen, itu yang tidak berbatasan. Tapi untuk yang berbatasan dengan perbatasan antar kelurahan sebesar 3 persen plus sisanya sebesar 15 persen," jelasnya.

Untuk jalur prestasi, lanjut Evi, di antaranya prestasi di bidang olahraga/seni dan lainnya atau non akademik kuotanya sebesar 2 persen.

Komisi IV juga, sambung dia, ingin memastikan terkait kesiapan teknis, karena server Telkom dan Dukcapil harus terintegrasi.

"Besok Jumat ada uji coba sistem PPDB di kantor Wali kota. Soal data orang miskin dari Dukcapil dan validasinya di Dinsos. Sekali lagi 25% jalur Afirmasi akan kita kawal, kita pastikan orang miskin (baru  akibat dampak covid) tervalidasi di Dinsos agar punya kesempatan sekolah di negeri," pungkasnya.