Premium Dan Pertalite Dihilangkan, DPR: Harga Pertamax Wajib Turun

RADAR NONSTOP - Wacana pemerintah menghilangkan Premium dan Pertalite mendapat tanggapan positif dari dewan di Senayan. Dengan catatan, harga Pertamax diturunkan.

Akan tetapi, jika harga Pertamax tidak diturunkan, pemerintah sebaiknya jangan membuat kegaduhan baru dengan mewacanakan menghapus Premium dan Pertalite.

Begitu dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika dalam Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2020).

BERITA TERKAIT :
Bahlil Akui Subsidi BBM & Listrik Bocor Rp 100 T, Era Jokowi Masalah Gak?

---

Lebih Pilih Pertamax, Pemudik: Siap Hadapi Macet Panjang 

---

"Jadi nanti biar dihitung oleh pemerintah mana yang lebih baik, Karena kalau kita mensubsidi Premium jelas hal itu sama dengan mensubsidi barang yang merusak lingkungan dibandingkan dengan Pertamax," ujarnya.

Selain itu, Kardaya juga menyinggung soal rencana pemerintah yang akan mencabut subsidi gas 3 kg.

"Saya berharap agar subsidi energi ini jangan diubah hingga menyebabkan terjadinya kenaikan harga, baik itu subsidi listrik, subsidi elpiji 3kg, dan lain sebagainya," ucapnya.

Bila belum jelas dan membicarakan dengan DPR, pemerintah juga diminta jangan membuat gaduh dengan mewacanakan pencabutan subsidi.

"Karena nanti hasilnya hanya akan membuat gaduh saja," kata Kardaya melansir laman dpr.go.id.

Pendangan senada disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Dia meminta pemerintah untuk tidak tergesa-gesa melempar wacana pencabutan subsidi gas melon.

Pasalnya, jelas dia, wacana seperti ini juga dapat memicu kelangkaan dan kenaikan gas elpiji 3 kg di pasar.

"Kasihan masyarakat yang tengah menderita pandemi Covid-19, dan butuh gas melon untuk masak di rumah, kalau gas melon 3 kg ini langka dan naik di pasaran,” ujarnya.

Politikus PKS ini juga menolak rencana pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi gas elpiji 3 kg dari subsidi melalui komoditas menjadi subsidi langsung ke rakyat. 

Pasalnya, lanjut dia, berdasarkan pengalaman penyaluran bantuan sosial Covid-19 memperlihatkan lemahnya data rakyat miskin di Indonesia. 

"Seharusnya, pengalaman tersebut menjadi pertimbangan Pemerintah dalam memutuskan model dan skema pemberian subsidi langsung,” terangnya.

Dia menyarankan pemerintah memperbaiki data rakyat miskin. Bila pemerintah sudah siap, termasuk operasionalnya di lapangan, baru kebijakan tersebut diuji-coba secara bertahap.