RADAR NONSTOP - DPRD DKI Jakarta sering salah data. Bahkan, para politisi Kebon Sirih itu terkesan lupa apa tugas dan fungsinya.
Politisi senior NasDem DKI Jakarta, Bestari Barus mempertanyakan kualitas sebagian anggota dewan dalam menetapkan kriteria penilaian kinerja eksekutif dan mengawal pembangunan dengan benar.
"Kritik dan saran dari DPRD banyak yang tidak berdasar pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)," ungkapnya kepada wartawan, Sabtu (17/10) malam.
BERITA TERKAIT :PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
Pengamat: Orang Lama Jangan Ikut Seleksi, DPRD Harus Audit Anggaran KPID Jakarta
Bastari meminta kepada DPRD kembali melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) ulang. "Ini agar para dewan mampu memberikan masukan, pengawasan dan menjalankan fungsi penganggaran sesuai dengan RPJMD yang sudah ditetapkan," ungkapnya.
Mantan Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta ini menuding saat ini banyak dewan yang terkesan melakukan kritik hanya berdasarkan keinginan hati pribadinya saja.
"Misalnya soal COVID-19 saat muncul PSBB ketat. Banyak kritik dewan hanya asumsi dan kondisi perasaannya saja. Kebijakan PSBB ketat oleh Anies sudah berdasarkan analisa medis dan data yang berkembang dengan mempertimbangkan hidup masyarakat," terangnya.
"Secara umum kita tidak bisa menjadikan tiga tahun pemerintahan ini menjadi ukuran penilaian karena pembangunan itu berkelanjutan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK menandakan pengelolaan keuangan era Anies baik. Gubernur sebelumnya (Ahok-red) gak ada," beber Bastari..