Minggu,  25 February 2024

Gantikan Edhy, Dasco Disebut-Sebut Jadi Menteri KKP 

NS/RN/NET
Gantikan Edhy, Dasco Disebut-Sebut Jadi Menteri KKP 
Sufmi Dasco Ahmad

RADAR NONSTOP - Sufmi Dasco Ahmad disebut-sebut bakal menggantikan Edhy Prabowo. Dasco yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR dinilai cocok menduduki kursi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).

Diketahui, Edhy Prabowo saat ini sudah dibui. KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Edhy pun memilih mundur dari jabatannya sebagai menteri dan di partai.

Edhy Prabowo diketahui menjabat Waketum Partai Gerindra sebelum penetapan tersangka. Edhy Prabowo meminta maaf ke sejumlah pihak, termasuk ke Partai Gerindra.

BERITA TERKAIT :
Polisi Pasang Baliho Prabowo-Gibran, Dasco Bilang Begini...
Pernah Diancam Jokowi Soal Swasembada Pangan, Kini Amran Jadi Mentan Lagi

Dasco cocok bisa saja. Dia sudah cocok kok," tegas salah satu politisi Gerindra yang namanya enggan disebutkan, Kamis (26/11).

Hingga kini Dasco belum mau memberikan konfirmasi. Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, saat ini posisi KKP diisi oleh Luhut Binsar Panjaitan. 

"Terkait posisi Pak EP kan untuk sementara Presiden sudah menunjuk Pak LBP untuk menjadi Plt Menteri KKP. Namun, kalau kemudian Presiden nanti mendefinitifkan Menteri KKP, itu bisa jadi hanya mengisi posisi Menteri KKP saja atau bahkan itu menjadi pintu masuk reshuffle yang memang tidak pernah ditutup kemungkinannya oleh Presiden," kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Kamis (26/11/2020).

Arsul menyebutkan sejumlah kriteria sosok pengganti Edhy Prabowo di KKP. Namun Arsul tak ingin menyebut nama yang cocok menggantikan Edhy Prabowo.

"Tentu yang paling penting adalah soal integritas dan punya kemauan sebagai fast learner untuk memahami tupoksi KKP, sehingga bisa langsung mengeksekusi program-programnya," ujar Arsul.

PPP, kata Arsul, menunggu pilihan Presiden Jokowi. PPP memahami memilih pengganti Edhy adalah hak Presiden.

"Soal yang mana pilihan Presiden, ya bagi PPP itu kita tunggu saja karena itu semuanya ada dalam wilayah prerogatif Presiden," imbuhnya.