Rabu,  03 March 2021

Pemerintah Pusat Harus Punya Konsep Jelas Soal Corona Di Jabodetabek 

NS/RN
Pemerintah Pusat Harus Punya Konsep Jelas Soal Corona Di Jabodetabek 
Spanduk Rekan Indonesia sebagai bentuk sosialisasi prokes.

RN - Sebaran Corona kian masif. Di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang (Jabodetabek) kasus penambahan mencapai ribuan kasus. 

Untuk itulah, pemerintah pusat harus memiliki konsep yang tegas dan terukur. Hal ini dilakukan agar ledakan kasus Corona bisa ditekan.

Berdasarkan hasil survei Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, DKI Jakarta dibawah komando Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria alias Ariza sudah melakukan terobosan yang signifikan dengan penambahan ruang isolasi, penambahan jumlah laboratorium dan penambahan ruang khusus seperti ICU. 

BERITA TERKAIT :
Corona DKI Mulai Landai, Kasus Positif Menurun, Zona Merah Hilang
Cihuy... Jakarta dan Jatim Bebas Zona Merah, Tetap Jaga Prokes

"DKI sudah melakukan antisipasi sebelum daerah lain bergerak," tegas Sekretaris Nasional Rekan Indonesia, Adjie Rimbawan dalam siaran persnya Selasa, (26/1) di Jakarta. 

Data Rekan Indonesia menyebutkan Pemprov DKI Jakarta akan menambah 1.941 tempat tidur isolasi. Dengan demikian, total tempat tidur isolasi untuk pasien Covid-19 di Jakarta nantinya menjadi 9.996 tempat tidur. Dan penambahan kapasitas ICU hingga 1.362 tempat tidur ICU. 

Hanya saja penambahan tersebut akan menjadi kendala jika daerah penyanggah seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) tidak melakukan penambahan ruang isolasi. 

"Fasilitas kesehatan Corona 30 persen dipakai oleh warga Bodetabek. Tentunya pemprov DKI tidak dapat melarang penggunaan dari luar Jakarta karena pelayanan kesehatan itu tidak boleh diskriminatif. Namun akan jadi kendala juga ketika warga DKI sulit mendapatkan ruang isolasi dan ICU untuk menyembuhkan dirinya dari Corona," kata Adjie. 

Jadi menurut Adjie, ketika Anies meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih pengendalian Covid-19 di Bodetabek agar dapat selaras dengan kebijakan pengendalian di Jakarta sudah tepat.

"Wewenang untuk memerintahkan pemerintah daerah itu adalah wewenang pusat. Artinya, kalau Jakarta bagus tapi di Bodetabek kusut ya berdampak pada Jakarta," beber Adjie.

Kebijakan Corona di Jabodetabek lanjut Adjie harus segera disinkronkan oleh pemerintah pusat. "Karena warga luar seperti Bodetabek banyak memakai fasilitas rumah sakit di Jakarta. Dan yang harus mengendalikan inikan pemerintah pusat bukan Pemprov DKI karena bersinggungan dengan Banten dan Jawa Barat," tambahnya.

Hingga Selasa (26/1), pemerintah melaporkan penambahan kasus positif sudah tembus 1.012.350. Secara kumulatif kasus positif DKI Jakarta mencapai 254.580 kasus, Jawa Barat 131.322 kasus dan Banten 24.961 kasus.