Kudeta Myanmar Makin Mencekam, WA Dan Facebook Diblokir 

RN - Situasi Myanmar masih mencekam. Kudeta yang dilakukan militer memblokir lini masa media sosial (medsos). 

Sebelumnya, rakyat Myanmar meminta tolong di Twitter. Aksi ini berhasil dan menjadi trending topik. 

Kini pemerintah militer Myanmar memerintahkan operator telekomunikasi lokal untuk memblokir sementara Facebook sampai 7 Februari mendatang.

Beberapa pengguna di subreddit Myanmar melaporkan mereka sudah tidak bisa mengakses Facebook di ponsel mereka, yang mengindikasikan operator telah menuruti perintah tersebut.

Pemerintah baru Myanmar berargumen bahwa Facebook berperan dalam menciptakan kondisi tidak stabil. Untuk memerintahkan pemblokiran ini, pemerintah Myanmar mengacu pada undang-undang telekomunikasi yang membenarkan banyak tindakan untuk kebaikan umum dan negara.

NetBlocks, situs yang melacak penggunaan internet global, melaporkan bahwa MPT, operator milik negara terbesar di Myanmar, telah memblokir Facebook, WhatsApp, Instagram dan Messenger di jaringannya.

Juru bicara Facebook mengatakan mereka telah mengetahui bahwa akses ke Facebook saat ini terputus untuk beberapa orang.

"Kami meminta otoritas untuk mengembalikan konektivitas agar orang-orang di Myanmar bisa berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka dan mengakses informasi penting," kata juru bicara Facebook seperti dikutip dari TechCrunch, Kamis (4/2/2021).

Pemblokiran Facebook dilakukan beberapa hari setelah militer Myanmar mengambil alih kepemimpinan dan mengumumkan kondisi darurat selama satu tahun setelah menahan Aung San Suu Kyi dan pemimpin partai National League of Democracy lainnya.

Setelah kudeta, warga di berbagai daerah di Myanmar melaporkan putusnya jaringan internet dan telepon selama beberapa jam. Warga yang sulit berkomunikasi kemudian beralih ke aplikasi messaging offline seperti Bridgefy.

Facebook merupakan aplikasi populer di kalangan 22 juta pengguna internet di Myanmar. Aplikasi media sosial ini juga disebut sebagai penyebab banyak kekerasan di Myanmar karena tidak berhasil membendung penyebaran misinformasi.

Laporan dari kelompok hak asasi manusia pada tahun 2018 menemukan bahwa Facebook digunakan untuk memicu perpecahan dan menghasut kekerasan di Myanmar. Setelah laporan tersebut dirilis, eksekutif Facebook setuju bahwa tindakan mereka masih belum cukup.

Sebelum diblokir, Facebook sempat menandai Myanmar sebagai 'lokasi berisiko tinggi sementara'. Aplikasi besutan Mark Zuckerberg ini mengatakan mereka akan menghapus postingan yang menyerukan angkat senjata dan melindungi postingan yang mengkritik militer Myanmar.