Jumat,  26 April 2024

Didesak Cabut Saham Bir, Ketua DPRD DKI Ngomong Soal Rasionalisasi

SN/RN
Didesak Cabut Saham Bir, Ketua DPRD DKI Ngomong Soal Rasionalisasi

RN - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan untuk menjual saham Pemprov DKI pada perusahaan bir PT. Delta Djakarta diperlukan rasionalisasi tinggi. Hal itu ia ungkapkan untuk meyakinkan dirinya yang hingga kini masih enggan menyetujui penjualan saham tersebut.

"Perlu rasionalisasi tinggi untuk saya menyetujui usulan penjualan sagam PT. Delta Djakarta, Tbk yang terus digulirkan Pemprov DKI Jakarta," Katanya dalam keterangan yang ia tulis pada akun instagram, Kamis (4/3/2021) malam.

Pras, panggilan akrab Prasetio itu mengungkapkan bahwa dari laporan yang ia terima, PT. Delta hingga kini konsisten menyumbang dividen bagi Pemprov DKI. Bahkan, ucap Pras, tahun 2019 dividen PT. Delta kedua tertinggi setelah Bank DKI.

BERITA TERKAIT :
Banjir Jakarta Gak Ada Obatnya, Butuh Gubernur Radikal Atau 1/2 Gila
Wakil Ketua DPRD DKI (Zita) Pamer Starbucks, Netizen: Zionis Lokal 

"Laporan yang saya terima PT Delta telah menyumbang dividen ke komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam APBD tahun 2019 DKI Jakarta sebesar Rp100,4 miliar. Posisi itu merupakan kedua sebagai penyumbang dividen terbesar ke DKI Jakarta setelah PT Bank DKI sebesar Rp240 miliar," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto mengusulkan adanya pelibatan masyarakat dalam rencana penjualan saham milik Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta, Tbk yang merupakan produsen Anker Bir.

"Jika hasil penjualan saham tersebut ke depannya untuk kemanfaatan masyarakat Jakarta, maka Pemprov DKI Jakarta juga sebaiknya meminta masukan dari masyarakat terkait penjualan tersebut,” kata Bambang di Jakarta, Kamis (4/3) sore.

Bambang menilai kepemilikan Saham DKI di Delta manfaatnya tidak begitu besar malah cenderung lebih banyak mudharatnya. Sehingga hal ini dinilainya sama saja seperti pemerintah daerah mengkampanyekan minuman keras.

“Sebagai regulator, Pemprov tetap bisa mengontrol penjualan minuman beralkhol tanpa harus memiliki saham di perusahaan bir,” tegas Bambang.

#Saham   #Bir   #DPRD