Tak Bawa Dokumen Pembelian Lahan DP 0 Persen, Sarana Jaya Ketakutan Dipanggil DPRD DKI Jakarta

RN – PD Sarana Jaya ketakutan ketika akan dipanggil oleh DPRD DKI Jakarta terkait pengadaan lahan program Rumah DP 0 Persen. Buktinya rapat yang dijadwalkan hari ini, Senin (15/3/2021) lalu, harus ditunda lantaran pihak Sarana Jaya belum siap.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan bahwa PD Sarana jaya belum siap untuk menyajikan data-data terkait pengadaan lahan program rumah DP 0 persen yang saat ini menjadi polemik.

Alhasil, rapat pun terpaksa ditunda selama 2 minggu. Padahal pemanggilan sudah dilayangkan dari jauh hari sebelumnya untuk memaparkan dokumen atau data-data kepada Komisi B DPRD DKI Jakarta.

"Kami memang membutuhkan data-data yang akurat dan kami lihat, belum ada kesiapan dari Sarana Jaya untuk menjawab. Jadi kami memutuskan untuk menunda rapat ini dan meneruskannya 2 pekan dari sekarang," kata Aziz ketika dihubungi, Selasa (16/3/2021).

Aziz mengatakan, Sarana Jaya diharapkan bisa mengumpulkan data-data pengadaan lahan dalam waktu 2 minggu. DPRD  DKI akan menyelesaikan kasus pengadaan lahan Rumah DP 0 Persen berdasarkan data-data dari Sarana Jaya.

"Kami tidak ingin berangkat dari asumsi atau prasangka. Karena kejadian ini bukan dari masa periode sekarang, tapi periode yang lalu. Ada informasi dari Sarana Jaya bahwa selama ini (2 tahun) mereka telah membeli sebanyak 70 hektar tanah. Kami ingin tahu, 2 tahun ini, 70 hektar di mana lokasinya? untuk apa?," kata Aziz.

Aziz mengatakan, pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah diajukan saat rapat tertutup dengan Sarana Jaya, namun tidak bisa menjawabnya karena tidak membawa dokumen pengadaan lahan tersebut. "Kalau memang ada masalah pada pembelian, ya dibuka saja datanya ke kami," pungkasnya.

Anggota DPRD dari Fraksi PKS ini berharap, pihak Sarana Jaya tidak mengulur waktu dalam memaparkan data-data pembelian lahan Rumah DP Nol Rupiah itu. Karena kata Aziz, masyarakat harus mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Yang mana selama ini, kata dia, pengadaan lahan program DP Nol Rupiah terlihat lancar tanpa ada masalah apapun.

"Selama ini kan tidak pernah dibuka, kelihatannya lancar-lancar saja. Baru deh kita lihat ternyata ada potensi penyalahgunaan dan sebagainya," ujarnya.

Perlu diketahui, dalam rapat tersebut hanya dihadiri 2 pejabat PD Sarana Jaya. Mereka, yakni Plt Dirut PD Sarana Jaya dan Direktur Keuangan Sarana Jaya. Sebelumnya, Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, telah dinonaktifkan setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Yoory diduga terlibat korupsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, dan Cipayung, Jakarta Timur.