Dinas Koperasi Pemkot Bekasi Dicap Tak Transparan Terkait Pelaksanaan BPUM 2020

RN - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat membuka pendaftaran Program Bantuan Produksi Usaha Mikro (BPUM) 2021 bagi pelaku usaha terdampak Covid-19 yang belum pernah menerima bantuan serupa pada tahun 2020 lalu.

Bantuan sejumlah 1.2 Juta akan diberikan kepada pelaku usaha yang telah mendaftarkan ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi serta lolos verifikasi oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Presiden Mahasiswa Universitas Mitra Karya Bekasi, Yusril Nager menyoroti pelaksanaan pemberian bantuan tersebut, khususnya pada tahun lalu. Dirinya mengungkapkan bahwa pemberian BPUM  tahun lalu perlu dilakukan cross check kebenaran pelaku usaha untuk memvalidasi kebenaran data yang diajukan.

“Pada pelaksanaan BPUM tahun lalu kami menduga banyak penyelewengan data dilapangan, entah itu dilakukan oleh oknum masyarakat yang ingin mengambil untung atau dari pihak lain yang sengaja memalsukan data,” paparnya, Senin (12/4/2021).

Ia menyebutkan bukan tidak mungkin jika ada oknum dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang ikut  'ambil bagian' dalam pemberian BPUM pada tahun lalu. Hal tersebut muncul karena kurangnya transparansi dari pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam memaparkan data penerima BPUM tahun 2020.

Banyak variable yang menjadi acuan siapa saja yang dapat mengambil keuntungan dalam pemberian BPUM tahun lalu. Ambil contoh jika satu orang memalsukan 100 data UMKM maka ia menerima anggaran sebesar Rp 240 Juta. Kenapa demikian? karena pada pelaksanaan BPUM tahun lalu sama sekali tidak ada Transparansi dari Pihak Dinas. Siapa Penerima, Berapa Jumlah Penerima, bagaimana data-data usaha penerima? Semuanya ditutup rapat-rapat," tegas Yusril seraya bertanya.

Yusril menambahkan bahwa untuk pelaksanaan Pemberian BPUM tahun ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mitra Karya akan mengawal seluruh proses tahapan pemberian bantuan sehingga pemberian BPUM tepat sasaran.

"Untuk pelaksanaan BPUM tahun ini kami dari BEM akan mengawal dengan sungguh-sungguh agar BPUM ini tepat sasaran," tutupnya.