Minggu,  01 August 2021

Isu Mahar Politik

Kader PKB Juga Teriak Kudeta Untuk Depak Cak Imin 

NS/RN
Kader PKB Juga Teriak Kudeta Untuk Depak Cak Imin 
Cak Imin

RN - Kader internal PKB mulai gelisah. Mereka mulai berani melawan dan meminta muktamar luar biasa (MLB). 

Sejumlah kader yang digantikan menginginkan MLB PKB untuk mengganti Ketum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. DPP PKB hingga berita ini diturunkan belum merespons.

Keinginan MLB disuarakan eks Ketua DPC Raja Ampat PKB periode 2017-2022 Saruddin Binwasef. Saruddin bercerita musyawarah cabang (muscab) yang digelar di Papua Barat tak sesuai dengan AD/ART PKB.

BERITA TERKAIT :
PKB Jeblok, Cak Imin Jangan Mimpi Jadi Capres? 
Banom PKB Diminta Aktif Lakukan Kaderisasi Tersistem Masif dan Terukur

"Saya mewakili teman-teman yang di Papua Barat, di beberapa DPC yang digantikan, terkait dengan muscab tanggal 11 bulan pekan yang lalu, itu tidak sesuai dengan AD/ART partai," kata Saruddin kepada wartawan, Selasa (13/4/2021).

Saruddin menuding ada mahar politik untuk menjadi Ketua DPC Papua Barat. Dia mengaku digantikan seseorang yang disebutnya bukan kader PKB.

"Permasalahan hari ini yang terjadi di Papua Barat ini, ini sudah terjadi politik praktis yang sudah masuk money politics. Artinya, terjadi transaksi mahar untuk menjadi ketua DPC itu bisa kisaran Rp 50-100 (juta). Terjadi di Raja Ampat itu yang mengganti saya itu bukan kader partai," ujarnya.

Oleh sebab itu, Saruddin mendesak MLB PKB. Saruddin bertekad mengembalikan PKB sesuai dengan awalnya.

"Saya mewakili teman-teman di Papua Barat untuk segera dilaksanakan muktamar luar biasa, itu yang kami inginkan. Supaya bagaimana kembalinya roh atau marwah PKB yang sesungguhnya, bahwa PKB didirikan oleh sesepuh, para kiai, para ulama, dengan tetesan air mata dan keringat," ucapnya.

Bersama pengurus DPC Raja Ampat yang dihentikan, Saruddin menyuarakan MLB PKB. Saruddin menyebut ada 13 dewan pimpinan anak cabang di Raja Ampat siap menggulingkan Cak Imin.

"Kalau kami pengurus yang didemisionerkan ini kami minta dan seluruh DPC yang ada di Kabupaten Raja Ampat, 13 DPAC yang terdaftar dalam Sipol KPU RI dari 24 DPAC," imbuhnya.