Kapolri Setujui Jalur Sepeda Permanen Dihapus, Duit Puluhan Miliar Sia-Sia?

RN - Polemik jalur sepeda permanen di Jakarta semakin menajam. Terlebih setelah adanya uji coba Jalan Layang Non Tol (JLNT) yang disediakan untuk pesepeda jenis cepat atau road bike.

Hal itu pun sampai ke telinga Kepala Polisi RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam rapat bersama komisi III DPR RI. Sigit menyetujui permintaan legislator Partai Nasdem, Ahmad Sahroni untuk menghapus jalur sepeda di jalan Sudirman-Thamrin.

"Prinsipnya terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas. Kami setuju masalah yang permanen itu dibongkar saja," kata Sigit saat rapat bersama dengan Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan akan mendengarkan masukan dari seluruh pihak terkait dengan polemik jalur sepeda permanen di Sudirman-Thamrin. Ia mengatakan saat ini jalur sepeda masih dalam proses uji coba pengkajian sehingga belum ada keputusan yang dikeluarkan.

"Terkait jalur sepeda, semuanya masih dalam proses uji coba pengkajian, Pak Gubernur belum mengeluarkan keputusan," kata Ariza di DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/6/2021).

"Tentu keputusan yang diambil akan mendengarkan masukan dari semua pihak termasuk masukan dari Pak Kapolri," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membongkar jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta.

Menurutnya, keberadaan jalur sepeda itu menimbulkan diskriminasi antar pengguna kendaraan di jalan raya. Ia menyebut, bila itu dibiarkan, nantinya akan ada permintaan istimewa untuk para pengguna kendaraan lainnya.

"Jangan sampai nanti jalur permanen semua pelaku hobi motor bikin minta juga kepada pemerintah jalur motor khusus kaya Harley dan superbike," kata Sahroni rapat bersama Kapolri di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Untuk diketahui, anggaran pembuatan jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman - Thamrin diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp. 30 Miliar. Namun begitu, dalam pembangunan jalur sepeda sepanjang 11,2 KM tersebut, tidak menggunakan biaya dari Pemerintah.

"Anggarannya sekitar Rp30 miliar dari kompensasi pihak ketiga," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Rabu (24/2/2021) kala itu.