Selasa,  23 April 2024

Gubernur DKI Jakarta: Kita Punya Tugas Penuhi Janji Kemerdekaan 

SN/HW
Gubernur DKI Jakarta: Kita Punya Tugas Penuhi Janji Kemerdekaan 

RN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dengan memilih untuk merdeka, bangsa Indonesia menyatakan tidak pada keterbelakangan, mengatakan tidak pada kebodohan, mengatakan tidak pada kekurangan gizi dengan melakukan berbagai perjuangan.

Hal itu disampaikan anies saat memimpin upacara HUT RI ke 76 di Halaman Balaikota DKI Jakarta.

“Ingatlah bahwa ini adalah perjuangan seluruh bangsa dan saat ini tanggung jawab untuk menggelar keadilan sosial, kesejahteraan ada di pundak kita masing-masing untuk menuntaskan janji kemerdekaan itu, janji kemerdekaan itu adalah melindungi dan memajukan kesejahteraan umum,” ujar Anies, Selasa (17/8/2021).

BERITA TERKAIT :
Cuma Jadi Sarang Hantu, Kenapa Rumah Dinas Gubernur Jakarta Direstorasi Sampai Rp22,2 Miliar?
Restorasi Rumdin Gubernur DKI Rp 22,2 Miliar, Dinas Citata Belum Kasih Konsep Ke Heru

Lebih lanjut Anies menyampaikan bahwa generasi saat ini mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menuntaskan janji kemerdekaan yang diikrarkan 76 tahun lalu.

“Janji-janji yang diikrarkan sejak 17 Agustus 1945 ini, bukan hanya pernyataan untuk menolak kolonialisme, namun lebih jauh adalah menggelar keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” sebutnya.

Janji-janji tersebut, kata Anies, dicita-citakan bukan hanya sebagian masyarakat, namun oleh seluruh warga Jakarta baik kaya atau miskin yang tersirat lewat kibaran bendera merah putih di tiap rumah mereka.

“Mereka mengirim pesan bahwa mereka percaya bahwa naiknya merah putih adalah juga impian bagi mereka bahwa satu saat semua akan merasa kesejahteraan, semua akan merasakan keadilan,” tuturnya.

Menurut Anies, hal ini bukanlah tanggung jawab yang kecil, terlebih ketika pada tahun-tahun ini, pandemi Covid-19 masih terjadi. Namun demikian, pandemi ini memberi kesempatan untuk meluruskan kembali prioritas bahwa negara hadir untuk melindungi semua tumpah darah Indonesia.

“Hal ini jadi alasan dilakukan untuk vaksinasi yang tidak dilihat asal KTP, namun domisili dan tempat kegiatan sehari-hari. Prinsipnya kemanusiaan yang adil dan beradab,” pungkasnya.