Politisi Senior Nasdem Sebut Apakah PSI Dan PDIP Paham RPJMD

RN - Isu interpelasi terhadap Anies Baswedan lagi hot. Politisi senior dari NasDem, Bestari Barus punya cara pandang berbeda. Bastari menilai apakah anggota DPRD DKI yang meneken interpelasi paham soal RPJMD.

Diketahui, interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan beberapa anggota Fraksi PDIP terkesan tidak jelas.

Kenapa? Menurut mantan anggota DPRD DKI Jakarta ini interpelasi yang diajukan merupakan gambaran bagaimana mereka yang tanda tangan tak memahami betul Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Saya agak bertanya apakah PSI dan PDIP anggota DPRD-nya memahami sebetulnya apa sih RPJMD itu sendiri? Bahwa ada satu kewajiban dari gubernur untuk mengangkat derajad nama Jakarta di dunia internasional. Sehingga ada kegiatan yang harus dilakukan, salah satunya adalah Formula E,” terang Bestari saat dihubungi Rabu (18/8).

“Sama ketika kita buka apakah penanganan Covid yang menghabiskan biaya sangat besar ini ada di RPJMD? Tidak ada, tapi adanya di RPJMD itu pemerintah Jakarta harus memastikan masyarakatnya sehat, itu programnya. Sedangkan kegiatannya ada peningkatan pelayan kesehatan testing tracing dan lainnya,” tegas Bastari. 

Bestari mengaku heran kegiatan Formula E dikaitkan dengan pandemi. "DPRD yang mengajukan hak interpelasi seolah menutup mata terhadap penanganan pandemi di Jakarta yang sudah amat baik, terbukti meskipun sempat mengalami lonjakan namun tak beberapa lama terkendali dengan cepat dan sudah turun kasus aktifnya," tukasnya.

Dia juga heran ketika interpelasi dikaitkan dengan pandemi. “Terkait penilaian covid ini absurd, sekarang pertanyaan kita apakah jakarta sangat bermasalah dengan covid pada hari ini? Terbukti sudah turun dan penanganannya juga yang terbaik, testing di Jakarta melebihi standar WHO, lalu apa masalahnya ketika ada program lain yang harus dijalankan,” lanjutnya.

Menurut Bestari justru yang dilakukan Anies Baswedan menggelar Formula E merupakan langkah tepat untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kondisi pandemi di Jakarta sudah terkendali dan siap menggelar event bertaraf internasional.

“Saya apresiasi kepada Anies ketika penanganan Corona sudah on the track. Beliau menyiapkan regulasi terkait pelaksanaan Formula E ini yg harus dilihat oleh PSI dan PDIP bahwa gubernur mempersiapkan kita keluar dari anggapan publik internasional bahwa pandemi  di Indonesia khususnya di jakarta itu tak terkendali dan tak aman. Gubernur sudah menyiapkan bahwa Jakarta sudah keluar dari zona bahaya Covid dan siap melaksanakan kegiatan besar internasional,” tandasnya.

Ditolak Fraksi-Fraksi

Interpelasi yang digadang-gadang PSI nampaknya tidak laku. Sebagian besar Fraksi di DPRD DKI Jakarta justru tidak mendukung wacana hak interpelasi terhadap Anies. 

Lima fraksi; Golkar, PKS, PKB-PPP, PAN, dan Gerindra menyatakan tidak menyokong wacana hak interpelasi.

Ketua Fraksi Golkar Basri Baco mengatakan, saat ini menurutnya yang terpenting adalah membantu warga yang terdampak banjir. Basri justru menuding PSI tengah mencari panggung dalam kesempatan ini.

"Golkar tidak akan dukung, kan sudah jelas dalam APBD kita anggaran banjir sudah dialokasikan, dan sekarang baru awal tahun, belum bisa dikerjakan semua. Ini orang belum kerja kok sudah minta interpelasi, mau cari panggung tapi objektif lah," kata Basri.

Ketua Fraksi PKS, Mohammad Arifin juga menuding PSI sekadar pencitraan terkait hak interpelasi terhadap Anies. Tindakan PSI juga dianggap cenderung apriori terhadap keberhasilan Anies mengatasi banjir yang menurutnya justru harus diapresiasi.

Ketua Fraksi PKB-PPP, Hasbiallah Ilyas meminta PSI untuk tidak memperkeruh suasana dengan mengajukan interpelasi. Menurut Ilyas, banjir yang terjadi beberapa waktu terakhir di Jakarta tidak mutlak merupakan salah Anies.

Sekretaris Fraksi PAN Oman Rahman juga mengatakan partainya tidak akan mengikuti PSI soal interpelasi. Oman mengatakan, untuk penanganan banjir, Pemprov DKI hanya perlu melaksanakan rekomendasi dari Pansus Banjir.

Begitu juga dengan Fraksi PDIP. "Ya ngomong sama kita pun tidak. Artinya kalau dia menyatakan bahwa PDI Perjuangan bersama PSI mengajukan hak interpelasi kan minimal ada komunikasi dulu dengan PDI Perjuangan," kata Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, kepada wartawan. 

Gembong menilai pernyataan PSI soal keterlibatan PDIP dalam pengajuan interpelasi adalah klaim sepihak. "Sikap resmi fraksi PDI-Perjuangan kan otonomi Fraksi PDI-Perjuangan, bukan PSI yang menentukan," kata Gembong. 

Gembong lantas menyebut, pernyataan Wakil Ketua Fraksi PDI-P Ima Mahdiah beberapa waktu lalu di stasiun televisi, bahwa PDI-P akan menggunakan hak interpelasi, hanyalah sikap pribadi. "Secara kelembagaan (fraksi PDI-P) kita masih meminta kajian dari Pemprov terlebih dahulu," ujarnya. 

Fraksi PDI-P, kata dia, belum memutuskan apakah akan menggunakan hak interpelasi atau tidak karena masih menunggu hasil kajian Pemprov DKI soal rencana gelaran Formula E tahun 2022. Semua anggota dewan perlu mendapatkan gambaran utuh terkait untuk-rugi gelaran ini sebelum menentukan sikap. 

Gembong menambahkan, wacana penggunaan interpelasi sebenarnya masih terlalu dini untuk dibicarakan. Sebab, bisa saja hak itu tak perlu digunakan jika nyatanya nanti gelaran Formula E tidak disetujui masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh DPRD DKI.