Sedot Duit APBD Ratusan Miliar, Kunjungan Kerja DPRD DKI Diobok-Obok Politisi Senior Nasdem 

RN - Cap DPRD DKI Jakarta bergelimang fasilitas ternyata benar. Hal ini diungkap politisi senior NasDem DKI Jakarta, Bastari Barus. 

Mantan anggota DPRD DKI Jakarta ini awalnya menilai soal kinerja empat tahun Anies Baswedan memimpin ibu kota saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Mengukur 4 Tahun Pencapaian Kinerja Kepemimpinan Gubernur Anies yang diselenggarakan Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Sabtu (25/9/2021).

"Hentikanlah penilian yang jauh dari obyektivitas. Apalagi yang kental politisasi," kata Bestari.

BERITA TERKAIT :
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Pengamat: Orang Lama Jangan Ikut Seleksi, DPRD Harus Audit Anggaran KPID Jakarta

---

"Apalagi mengkaitkan Anies dengan Pilpres 2024 yang masih jauh. Kenapa enggak kritik anggaran kunjungan kerja DPRD yang angkanya cukup besar. Sekarang kan eranya digital, semuanya bisa dilakukan dengan zoom meeting yang lebih menghemat anggaran," imbuh Bestari.

Dari penelusuran wartawan, kalau biaya kunjungan kerja (kunker) untuk 106 politisi Kebon Sirih mencapai ratusan miliar. Hal ini terlihat dari duit honor pimpinan DPRD maksimal sebesar Rp4.510.000. 

Sementara untuk anggota DPRD maksimal sebesar Rp1.810.000 juta. 

Lalu, dalam Rancangan Anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD Tahun 2021, DPRD mengusulkan untuk kenaikan anggaran reses. 

Rp 8,38 miliar per anggota dewan dalam setahun, maka anggaran untuk 106 anggota dewan sebesar Rp 888,6 miliar, atau tepatnya Rp 888.681.846.000.

Secara umum, pimpinan dan anggota DPRD DKI mengatakan RKT tersebut baru sebatas usulan, bukan angka yang final. RKT itu merupakan simulasi di forum pansus RKT untuk memudahkan penyusunan rencanan tunjangan dan anggaran kegiatan DPRD Tahun 2021.