DPRD DKI Kok Gelar Rapat di Puncak, Akademisi: Contoh Legislator Yang Ciderai Rakyat

RN - Ramainya pemberitaan mengenai wakil rakyat DKI Jakarta gelar rapat di Puncak terus mendapat sorotan tajam. Sorotan itu bukan hanya dari kalangan pengamat saja. Akan tetapi juga mendapat sorotan dari sejumlah mahasiswa.

Seperti penuturan Nurfadillah seorang akademisi jebolan ilmu komunikasi di Jakarta.

Dikatakan Dillah, harusnya para legislator tidak menciderai rakyat dengan gelar rapat di puncak.

"Katanya nggak punya duit (anggaran DKI) dan harus hemat,. Eh wakil rakyatnya malah rapat di puncak. Ini jelas menciderai hati rakyat,"ucapnya ketika berbincang di halte bus Transjakarta, Jumat (5/11/2021).

Dillah juga menyinggung soal aturan selama PPKM di masa pandemi Corona. Harusnya, mereka dapat memberikan contoh kepada rakyatnya.

"Kan bisa dilakukan rapat dengan cara zoom meeting. Masa iya rapat harus di puncak segala. Dilain sisi, warga disuruh patuhi prokes. Masa iya Gedung DPRD DKI Gak muat buat rapat," cibirnya.

Berbicara penularan virus Corona kata Dillah, malah dikhawatirkan para legislatorlah yang nantinya bisa membawa penularannya.

"Sekarang gini deh, saat inikan pak Jokowi dan Pak Anies terus berupaya melakukan pemutusan mata rantai Covid-19 hingga level PPKM turun ke level 1. Berartikan, upaya pemerintah tinggal sedikit lagi dapat memutus penyebaran Corona. Eh tahu-tahu mereka rapat di luar kota. Tentu ini yang menjadi kekhawatiran kami. Jangan-jangan nanti mereka yang bawa virus, kitakan nggak tahu. Karena wilayah itu jugakan semua lagi berusaha," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, DPRD DKI Jakarta kembali menggelar rapat-rapat di Grand Cempaka Resort and Convention, Megamendung, Cisarua, Jawa Barat. 

Para legislator Kebon Sirih itu dicibir ingin mencari udara dingin ketimbang membahas rancangan APBD. Cibiran dibalas dengan alasan adanya varian baru Corona.

Pemindahan lokasi rapat itu sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun lalu dengan alasan pandemi Covid-19. Namun, hingga sekarang meski angka penularan Covid-19 sudah melandai, rapat-rapat masih dilakukan di Puncak.

Bahkan ketika aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah level 2 dan baru diturunkan ke 1, lokasi rapat masih dilakukan di Puncak.

Misalnya ketika kegiatan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2021 dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022 mulai September 2021 lalu.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan rapat-rapat masih dilakukan di Puncak karena khawatir dengan penularan Covid-19. Terlebih lagi rapat anggaran dan komisi harus dihadiri banyak orang dari pihak DPRD dan Pemprov DKI.

Politikus PDI Perjuangan itu juga takut sewaktu-waktu muncul varian baru. Karena itu, rapat tidak bisa dilakukan di gedung DPRD meski PPKM sudah level 1.

"Bukan (masalah) level atau apa, ini kan padat sekali. Kita nggak tau ada varian baru lagi," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (2/11/2021).