Dapat Duit Dapil Rp 49 Miliar, Rakyat: DPRD DKI Kalau Turun Cuma Ngasih Gocap 

RN - DPRD DKI Jakarta bakal banjir duit. Para politisi Kebon Sirih itu mengusulkan anggaran sebesar Rp49 miliar untuk rencana kegiatan kunjungan turun ke daerah pemilihan (Dapil).

Anggaran itu dalam rangka menemui warga selama setahun pada 2022. Kegiatan ini disebut berada di luar dari kegiatan reses. Untuk sekali turun, 106 anggota dewan akan dibekali duit Rp 4 miliar. Jika dibagi per orang maka akan mendapatkan Rp 30-40 juta per bulan. 

Rakyat berharap dana itu tidak ditilep dan masuk kantong pribadi. Sebab, setiap kali reses, rakyat hanya dikasih Rp 50 ribu per orang. 

BERITA TERKAIT :
Koridor I Busway Blok-Kota Mau Dihapus, Upaya Menghilangkan Jejak Sutiyoso?

---

PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

"Ada juga yang cuma 20 ribu. Padahal dana gede banget ya," teriak warga Kebon Jeruk, Jakbar, Senin (15/11) malam. 

Begitu juga dengan warga Johar Baru, Jakpus. "Untung gede itu dewan, lha reses aja cuma gocap," keluh Udin yang sering mendapatkan undangan reses dari DPRD DKI.

Diketahui, pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta sekitar Rp8,38 miliar atau tepatnya Rp8.383.791.000, dalam setahun pada 2021. Artinya, setiap anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengantongi pendapatan sebesar Rp698.649.250 per bulannya.

Informasi tersebut berdasarkan data rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD DKI 2021. Dalam RKT ada beberapa komponen gaji anggota DPRD DKI 2021. Dari pendapatan langsung, uang representasi sebesar Rp2.250.000 per bulan dan uang paket Rp225.000 per bulan. Lalu, ada tunjangan setiap bulannya, terdiri dari tunjangan keluarga Rp315.000, tunjangan jabatan Rp3.262.500, tunjangan beras Rp240.000, dan tunjangan komisi Rp326.250.

Selanjutnya, tunjangan badan senilai Rp130.500, tunjangan perumahan Rp110.000.000, tunjangan komunikasi Rp21.500.000, dan transportasi Rp35.000.000.

Sedangkan dari komponen pendapatan tidak langsung, setiap bulan anggota DPRD DKI mendapatkan dana untuk kunjungan dalam provinsi Rp14.000.000, kunjungan luar provinsi Rp80.000.000, dan kunjungan lapangan komisi Rp14.000.000.

Lalu, untuk rapat kerja dengan eksekutif sebanyak Rp6.000.000, tunjangan sosperda Rp16.800.000, dana tunjangan ranperda Rp4.200.000, untuk tunjangan sosial kebangsaan Rp8.400.000. 

Masih dari komponen pendapatan tidak langsung, tertulis dana bimtek sekwan (luar daerah) Rp60.000.000 dalam satu tahun, bimtek fraksi (luar daerah) Rp60.000.000 dalam satu tahun, dan tunjangan reses Rp144.000.000 dalam satu tahun.

Terakhir, tunjangan reses, terdiri dari anggaran sosialisasi rancangan Perda Rp40.000.000 per bulan, sosialisasi Perda Rp160.000.000 per bulan, kemudian sosialisasi kebangsaan Rp80.000.000 per bulan, dan dana reses sebesar Rp960.000.000 per tahun.

Beli Snack 

Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengaku tidak mempermasalahkan usulan anggaran alokasi sebesar Rp49 miliar untuk kunjungan anggota DPRD ke daerah pemilihan atau dapil dalam KUA-PPAS APBD 2022. Sebab, anggaran untuk dapil itu dipakai bagi kepentingan banyak orang.

Selain itu, usulan anggaran tersebut juga sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022. Dan ada kesepakatan antara eksekutif dengan DPRD DKI dan tidak dipakai untuk kepentingan golongan, partai atau pribadi.

"Sejauh sesuai dengan RPJMD dibahas bersama, disepakati peruntukannya untuk kepentingan masyarakat banyak, tentu tidak ada masalah," kata Riza di Balai Kota, Senin (15/11/2021).

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengusulkan adanya dana dapil sebesar Rp49 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022. Dana dapil ini di luar anggaran reses yang sudah diterima anggota Dewan.

Anggaran kunjungan ke dapil tersebut dipakai untuk membeli makan dan snack masyarakat yang hadir saat anggota DPRD berkunjung. Lalu sewa bangku dan tenda, serta membeli pulpen dan buku.