Woi, Wali Kota Bekasi (Tri) Berani Gak Rombak Dinasti Pepen?

RN - Untuk membentuk pemerintahan yang bersih sebaiknya Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto berani bertindak. Politisi PDIP ini didesak agar membongkar dinasti Pepen di Pemkot Bekasi.

Hal ini ditegaskan pengamat dan praktisi Hukum, Jeni Basauli. "Tri harus membentuk pemerintahan yang bersih dan transparan. Jangan juga, dia terbawa arus seperti wali kota sebelumnya," tegasnya dalam siaran pers kepada wartawan, Kamis (3/3) malam.

Jeni menyatakan, pasca mantan Mochtar Mohamad (M2) ditahan KPK, penggantinya yakni Rahmat Effendi alias Pepen saat itu melakukan mutasi besar-besaran di lingkungan Pemkot Bekasi. Dan kebijakan Pepen saat itu tersebut bertentangan dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

"Ada baiknya Tri juga melakukan mutasi besar-besaran. Semua yang keseret Pepen bongkar saja," terangnya.

Diketahui, banyak pejabat di Bekasi yang saat ini bolak-balik ke KPK. Sebut saja, Sekretrais Dinas Penanaman Modal PTSP M. Bunyamin, Lurah Jati Sari Mulyadi, Camat Jatisampurna Wahyudin, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Jumhana Lutfi dan Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin MS. 

Bahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Reny Hendrawati juga dipanggil KPK dan mengembalikan uang. "Kalau banyak pejabat tersandera kasus Pepen, gimana pelayanan dan program Tri bisa jalan. Pasti itu pejabat pada pusing menyelamatkan dirinya," tukas Jeni.

Secara kekuatan politik, Tri sangat kuat. Sebagai Ketua DPC PDIP Kota Bekasi menurut Jeni, kalau Tri didukung dengan adanya 12 kursi Banteng .

"Saat ini, Pemkot Bekasi dihuni oleh orang-orangnya Pepen. Selama ini, banyak kesemrawutan yang terjadi, bahkan perolehan PAD beberapa kali tidak tercapai. Mirisnya lagi pada tahun 2017 - 2018 Kota Bekasi mengalami defisit anggaran. Mas Tri harus berani merombak dinasti Pepen," desak Jeni.

Jeni merinci banyak kasus yang sebenarnya terjadi di Bekasi. Dia menyebut dugaan proyek Pondok Gede yang mandek di Kejari dan Kejagung. "Proyek pembangunan MAKO Satpol PP yang mandek di Polda. KS-NIK yang dilaporkan ke Kejagung lalu kabarnya Kejagung kelimpahkan ke Jawa Barat namun limpahan tersebut hening dan sebagainya," tudingnya.