Pindah Ibukota Pemprov DKI Jangan Mikir Sendiri, Pelaku Bisnis Diajak Diskusi Dong

RN- Sejumlah pelaku usaha meminta pemerintah pusat dan daerah DKI Jakarta untuk melibatkan mereka dalam proses pembentukan daerah dan percepatan ekonomi pasca status Jakarta tidak lagi menjadi ibukota.

Ketua Umum Serikat Ojol Indonesia (Seroja) Andi, berharap pemerintah bisa duduk bersama dan mengakomodir usulan dari pelaku usaha dan kelompok-kelompok ekonomi kecil-menegah lantaran dampak perpindahan ibukota dari Jakarta disisi ekonomi paling besar adalah mereka.

“Pemerintah harus menjamin kesejahteraan pelaku ekonomi di Jakarta. 3 tahun Covid-19 aja bikin ekonomi dijakarta carut marut, apalagi kalau ibukota dipindahin, pasti ada dampaknya buat masyarakat termasuk para ojol. Makannya kita juga harus di ajak diskusi dan duduk bareng untuk kemajuan kesejateraan ekonomi di DKI Jakarta,” kata Andi.

BERITA TERKAIT :
Pramono Jangan Mau Dikibuli, Para Pemburu Jabatan Jago Klaim Dan Pasang Boneka

---

PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Ia mengungkapkan, ada beberapa usulan yang pihaknya akan sampaikan. Salah satunya, pemerintah mengakomodir Sheltern Transportasi online disetiap ruang publik baik mall, Kantor, Gedung Pemerintahan, bahkan ditempat Hiburan sekalipun. 

“ ini adalah satu cara memanusiakan manusia, kita tidak boleh meng- anak tirikan ojol hanya karena meraka tidak memiliki payung hukum, tapi harus disadari kehadiran mereka membawa dampak baik postif nilai bagi perekonomian,” cetusnya.

Disisi lain, Sekretaris Umum Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) Wilayah Jakarta Pusat, Nikson Silalahi, sepakat usulan duduk bareng pelaku usaha dengan pemerintah terkait ekonomi di Jakarta.

Kata Nikson, jika diberi kesempatan berdiskusi dengan pemerintah/Pemfrov DKI Jakarta. Ia bakal meminta juga ada regulasi khusus terhadap mekanisme pemberian pekerjaan jasa konstruksi di DKI Jakarta yang berpihak kepada pengusaha skala kecil dan menengah serta kepada perusahaan milik putra daerah.

"Seperti di Papua ada kalusul yang mengutamakan perusahaan yang boleh mengikuti tender adalah yang direksinya dijabat oleh putra daerah, saya kira hal ini patut dicontoh oleh DKI Jakarta kedepan, agar jangan sampai pengusaha luar daerah malah mendapat proyek di Jakarta, tapi pengusaha putra daerahnya justru menganggur, ini akan meningkatkan kesenjangan dunia usaha ke arus bawah," tandasnya.

Sementara itu Koordinator Forum Stakeholder Jakarta Dondi Rivaldi mengatakan para pelaku ekonomi di jakarta memang sangat perlu diberikan tempat sejajar dalam perumusan terkait ekonomi serta status provinsi DKI Jakarta mendatang berbentuk daerah otonomi khusus yang akan menjadi pusat ekonomi dan bisnis. 

"Bentuk Daerah dan percepatan ekonomi di Jakarta tidak bisa cuma pemerintah dan para tenaga ahli yang merumuskan. Sangat penting merajut buah pikiran dari kelompok-kelompok ekonomi yang telah lama eksis di Jakarta ini," ucap Dondi ketika ditemui di Jakarta.

Dondi melanjutkan, dengan situasi masih Corona ini tentunya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sibuk. "Makanya itu Sekda DKI Jakarta Marullah jangan diem aja, kerja lah bantu bosnya," sindirnya.

Dikesempatan yang sama, Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan mengingatkan para pelaku usaha dan masyarakat secara kongkret perlu memikirkan produk otonomi khusus Jakarta kedepan agar Provinsi Jakarta sebagai poros ekonomi tidak jadi slogan kosong semata.

"Yang perlu dipikirkan bagaimana kongkretnya, karena jangan sampai Jakarta yang kita perjuangkan sebagai pusat bisnis justru regulasinya tidak berpihak pada pelaku bisnis, ini yang akan kita kejar saya kira," ungkap Ketua Forum Politik Indonesia ini.