.png)
RN - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis (LKS) PERSPEKTIF, Jakarta Andre Vincent Wenas menyakini kasus Formula E yang masih ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan pernah menguap begitu saja.
Sebab, KPK dipimpin Firly Bahuri itu akan memberikan surprise setelah melakukan pendalaman dan memintai keterangan para saksi.
Andre juga meminta kepada lembaga antirasuah untuk menggandeng Kejaksaan atau Kepolisian untuk menginvestigasi dugaan korupsi ajang mobil balap listrik itu secara tuntas.
BERITA TERKAIT :Serangan Fajar Di Bengkulu Rp 50 Ribu, Di Jakarta Berapa Nih?
Sebut OTT KPK Kampungan, Resiko Politisi Lokal Jadi Anggota DPR
"Kasus ini tidak akan pernah menguap begitu saja. Dan KPK sedang melakukan pendalaman, prosesnya sedang berjalan, terbukti dengan telah dipanggilnya beberapa pihak untuk dimintai keterangan," tegas Andre Vincent, hari ini.
Dikatakannya, interpelasi yang kini menjadi bola panas dan sedang bergulir di DPRD DKI itu adalah hak anggota dewan (parlemen/legislatif) untuk bertanya (secara formal) kepada Gubernur selaku Kepala Daerah/eksekutif tentang hal yang penting dan strategis yakni transparansi anggaran pada pagelaran Formula E. Oleh karenanya, interpelasi ini harus didukung semua pihak khususnya para fraksi dan tidak boleh dibatalkan.
"Program Formula-E yang telah memakan biaya sangat besar, Trilyun lebih kabarnya, dan tidak ada dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang telah disetujui wakil rakyat. Itu adalah termasuk hal yang penting dan strategis untuk ditanyakan (interpelasi). Seyogianya tidak boleh dibatalkan," tuturnya.
Pihaknya mengaku tetap yakin bahwa kasus Formula E ini akan terus diselidiki pertanggungjawabannya. Temuan BPK saja untuk merevisi Studi Kelayakan Program Formula-E belum disampaikan kepada parlemen.
"Sebaiknya sebelum pelaksanaan Formula-E, dan akan terus berjalan sampai pertanggungjawabannya tuntas. Ini soal dana rakyat, harus jelas pemakaiannya, transparan dan akuntabel," sambungnya.
Selain itu, lanjut dia, Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta juga sudah memutuskan bahwa penjadwalan sidang paripurna interpelasi itu tidak melanggar etik maupun tatib. "Jadi ya harusnya terus dilanjutkan dan dituntaskan. Rakyat Jakarta mesti tahu dananya dipakai untuk apa? Dan apakah program Formula-E ini ada manfaatnya? Dan bagaimana pertanggungjawaban publiknya?," bebernya.
Andre memberikan warning kepada ketujuh fraksi (Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PKS, PAN dan PPP-PKB) yang menyatakan menolak interpelasi. Dia berpesan kepada ketujuh fraksi itu untuk secara jantan menerima inisiatif interpelasi.
"Tak ada yang mesti ditutup-tutupi. Kenapa pula mesti ditutup-tutupi? Bukankah gubernur sendiri tidak pernah menyatakan penolakannya terhadap interpelasi? Mengapa malah ketujuh fraksi itu yang ngotot menolak? Aneh!," tukasnya.
