Tak Mendidik Rakyat, 2024 Ganti Anggota DPRD Menggema

RN - Rotasi-mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi yang dilakukan Plt Wali Kota Bekasi, Tri Ardianto mendapat dukungan. Langkah yang diambil Tri itu dianggap sudah tepat dalam upaya bersih-bersih di tubuh pemda. 

"Kebijakan tersebut jangan disalahartikan sebagai suatu sikap arogansi yang ditunjukkannya sebagai seorang pimpinan," ujar Koordinator Forum Komunikasi Intelektual Muda Bekasi (Forkim), Mulyadi kepada Radarnonstop.co, Senin (16/5/2022).

"Karena kita tidak ingin masalah seperti tindak pidana korupsi yang pernah dilakukan oleh Walikota non aktif Rahmat Effendi yang dilakukan di tubuh Pemerintahan Kota Bekasi terulang di kemudian hari," sambungnya. 

Ia mengatakan, korupsi sangat berbahaya jika dibiarkan merajalela karena mempengaruhi kehidupan masyarakat, generasi muda, politik, ekonomi bangsa, birokrasi, termasuk struktural, kultural, instrumental, sampai manajemen.

"Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi, meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi," paparnya.

Di sisi lain, Mulyadi juga menyinggung peran anggota DPRD Kota Bekasi yang tidak mampu menjalankan fungsi keparlemenan dengan baik. "Saya melihat fungsi parlemen yang sudah kehilangan etika publik dan bukan merupakan prinsip politik parlemen. Bahwa seolah-olah ada kesibukan mengurus rakyat, itu hanya tampil dalam upaya mempertahankan kursi politik individual, dan bukan karena kesadaran untuk memberi pendidikan politik pada rakyat," tuturnya 

Menurut dia, parlemen seharusnya menjadi kebun bunga rakyat, bukan justru sarang ulang. "Tanpa gagasan, minim pengetahuan, parlemen saat ini terus menjadi sasaran olok-olok publik," kritiknya. 

Oleh karena itu di Pemilihan Legislatif 2024, ia menyerukan pilih anggota DPRD yang bisa mendidik rakyat. "Bukan membuat gaduh. #2024GantiAnggotaDPRD," tegas Mulyadi, mengakhiri