Camkan Ini! Lips Service Belaka, Gelar Jokowi Bapak Reformasi Agraria Bisa Hilang

RN - Pemerintah kembali unjuk keseriusan memberantas mafia tanah yang sudah meresahkan rakyat. Tak tanggung-tanggung, Menkopolhukam Mahfud MD hari ini mengumumkan rencana pembentukan tim lintas kementerian. 

Lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal dilibatkan dalam tim khusus ini.  

Analis kebijakan publik, Adib Miftahul menilai pembentukan tim khusus tersebut sebagai terobosan Menkopolhukam Mahfud Md yang patut diapresiasi. 

BERITA TERKAIT :
Cara Main Mafia Tanah, Dari Orang Dalam Hingga Bohir

---

Wow, AHY Klaim Kinerjanya Kinclong Babat Mafia Tanah

---

"Ini juga sebagai angin segar, kabar baik bagi masyarakat yang menjadi korban, tetapi jangan sampai jadi lips service yang kesekian kali, apalagi lintas sektoral ada KPK. Inilah yang ditunggu masyarakat," kata Adib kepada Radarnonstop.co, Senin (23/5/2022). 

Ia mengingatkan, sudah kesekian kalinya pemerintah selalu punya rencana untuk menyikat habis para terduga mafia pajak yang sampai saat ini masih leluasa tidak tersentuh hukum. Mulai dari Kejaksaan Agung membuka hotline, termasuk Polri dengan membentuk Satgas khusus anti-mafia tanah. Namun, nyatanya banyak kasus mafia tanah yang tidak terselesaikan di hadapan hukum. 

"Saya sudah sering dari dulu bilang bahwa KPK harus dilibatkan. Ini (mafia tanah) harus ada cara extraordinary yang betul-betul dijalankan oleh negara," tegas Abid yang juga mengajar di FISIP Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. 

Di sisi lain, ada kekhawatiran dia, komitmen pemerintah memberantas mafia tanah ini justru akan menjadi beban politik bagi Jokowi. Sekalipun, Adib yakin lingkaran Istana jauh dari dugaan keterlibatan mafia pajak. "Karena kalau sampai Pak Jokowi selesai di 2024 dan kasus dugaan mafia tanah ini tetap terjadi, ini akan jadi janji-jani yang tak terselesaikan," kata dia mewanti-wanti. 

Bahkan, gelar Jokowi sebagai Bapak Reformasi Agraria akan hilang. Sebab, dugaan mafia tanah masih tumbuh subur. 

"Makanya saya kira ini jangan hanya jadi lips service karena banyak masyarakat sudah capek, Polri bikin satgas mafia tanah, jaksa agung bikin sama seperti itu tetapi sampai saat ini apa? masih banyak yang lenggang kangkung gitu," terangnya. 

"Nggak usah jauh-jauh dari Istana deh, sekitaran Istana tidak sampai 100 kilometer banyak dugaan-dugaan mafia tanah," cetusnya. 

Dalam artian, tim khusus lintas kementerian yang akan dibentuk itu harus betul-betul bekerja agar tidak jadi beban politik Jokowi. 

"Percuma Pak Jokowi bagi-bagi sertifikat gratis, reformasi agraria yang beliau lakukan kalau masih banyak dugaan dugaan mafia tanah ini tidak bisa diselesaikan," tukas Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini.